Di Tengah Pandemi Corona, Berikut SKB Pimpinan di Purwakarta

Di Tengah Pandemi Corona, Berikut SKB Pimpinan di Purwakarta
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.

INILAH, Purwakarta – Wabah virus corona sudah cukup memprihatinkan. Tak terkecuali di Kabupaten Purwakarta, seluruh elemen masyarakat sejauh ini terus berjibaku untuk melakukan serangkaian upaya antisipasi terkait penyebaran Covid-19 di wilayah itu.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, menuturkan, belum lama ini Pemkab Purwakarta bersama Forum Komunikasi Pimpinan daerah (Forkopimda) di wilayah tersebut kembali menguatkan komitmen guna meningkatkan kewaspadaan dan melakukan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut.

“Selama ini, Purwakarta menjadi wilayah transmisi lokal. Sehingga, hal itu perlu diantisipasi. Supaya, Purwakarta tak menjadi wilayah zona merah penyebaran Covid-19 itu,” ujar Anne kepada INILAH, akhir pekan kemarin.

Dalam pertemuan dengan Forkopimda itu, ada beberapa poin penting yang dibahas bersama. Sehingga, terbitlah surat keputusan bersama (SKB) yang wajib dipatuhi dan dijalankan oleh suluruh ekemen masyarakat tanpa kecuali. Dalam SKB itu, intinya seluruh lapisan masyarakat diminta untuk turut andil dalam upaya pencegahan dan antisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah ini.

“Dalam pertemuan itu seluruh pihak kami undang. Termasuk dari Kementerian Agama, pihak MUI, Ketua DKM tingkat kabupaten, hingga perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat,” jelas dia.

Mengingat, dalam SKB ini salah satunya mengatur soal pelaksanaan peribadahan umat beragama di wilayah ini. Semisal, untuk sementara meminta agar umat muslim mengganti pelaksanaan salat Jumat dengan salat dzuhur di rumah masing-masing. Termasuk, salat lima waktu yang tidak dulu dilakukan secara berjamaah.

“SKB ini berlaku juga untuk umat beragama lainnya. Misalnya, ibadah di gereja, pura, vihara, kleneteng. Seluruh umat, sementara waktu diminta untuk tidak melakukan kegiatan peribadahan secara berkerumun. Hal ini, guna meminimalisasi penyebaran covid-19,” jelas dia.

Anne menjelaskan, SKB ini merujuk pada beberapa keputusan dari pusat. Di antaranya, keputusan BNPB nomor 9.A/2020 tentang penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, sebagaimana saat ini telah diubah dengan keputusan BNPB nomor 13.A/2020 tentang perpanjangan status darurat bencana non alam.

SKB ini, kata dia, juga merujuk pada Maklumat Kapolri nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona. Kemudian, Fatwa MUI nomor 14/2020, serta Surat Edaran Menteri Agama nomor 6/2020 tentang panduan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H di tengah pandemi wabah Covid-19.

“Untuk pelaksanaan Salat Tarawih dan Salat Idul Fitri dan kegiatan ibadah ramadhan lainnya, mengacu pada SE dari Menteri Agama,” tambah dia.

Anne berharap, masyarakat bisa bertekad bersama-sama untuk melakukan upaya antisipasi dan meningkatkan kewaspadaan. Hal itu demi kebaikan bersama. Pihaknya juga berharap, seluruh lapisan masyarakat tetap ‘guyub’ untuk menguatkan kordinasi mencegah penyebaran Covid-19 ini dengan melaksanakan beberapa ketentuan sebagaimana tersebut di atas. (Asep Mulyana)