PSBB Bodebek Serentak Diberlakukan 15 April 2020

PSBB Bodebek Serentak Diberlakukan 15 April 2020
istimewa

INILAH, Bogor - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan arahan teknis untuk pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek). Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, hasil koordinasi Pemeritahan Kota Bekasi dan Kota Depok disepakati implementasi PSBB diterapkan serentak pada Rabu (15/4/2020) mendatang. 

"Sehubungan dengan telah turunnya rekomendasi Menkes terkait pelaksanaan PSBB di Kota Bogor, siang ini Gubernur Jabar akan memberikan arahan teknis khusus Bodebek," kata Dedie kepada INILAH, Minggu (12/4/2020).

Untuk itu, Dedie menyebutkan pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor. Rencananya, pembahasan itu dilakukan melalui video teleconference pada Senin (13/4/2020) besok.

"Hasil koordinasi saya dengan Kota Bekasi dan Kota Depok disepakati implementasi PSBB dapat dilaksanakan serentak pada hari Rabu (15/4/2020). Saat ini masih proses menyiapkan Perwali dan SK wali kota untuk teknis implementasi dan SK daftar penerima jaring pengaman sosial Kota Bogor," tutur Dedie.

Dedie menekankan, dua hari kedepan ini, dirinya meminta kepada semua pihak untuk mempersiapkan diri menghadapinya PSBB misalnya mengubah sistem layanan restoran atau rumah makan dari makan didalam ke sistem take away atau pesan antar memanfaatkan ojek daring. Demikian pula sistem belanja yang sebelumnya dilakukan langsung ke pasar, nanti ditekan semaksimal mungkin dengan cara pesan on-line atau belanja kolektif.

"Kemudian, jam operasional angkutan dibatasi dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB dengan jumlah penumpang hanya 50 persen dilengkapi dengan masker," terangnya.

Dedie menegaskan, beberapa titik yang selama ini menjadi pusat kegiatan warga ataupun lalu lalang akan dilakukan pembatasan untuk menghindari kerumunan dan memaksimalkan sosial distancing. 

"Ya, utuk titik-titik lalu lintas antar wilayah terutama jalur antar kota, sesuai kesepakatan para Kepala Daerah akan terus dimaksimalkan pengurangan mobilitas warga khususnya yang tidak berkepentingan dan tidak terkait dengan hal-hal yang dikecualikan, seperti bidang medis, logistik, telekomunikasi, kebutuhan pokok, distribusi barang dan industri strategis," tegasnya.

Dedie juga mengatakan, keputusan ini juga sudah diumumkan Menteri Kesehatan RI Terawan Agung Putranto secara resmi menerbitkan Keputusan Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020 tentang PSBB di wilayah Provinsi Jawa Barat yang meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

"Atas keputusan tersebut, daerah yang disebutkan di atas wajib melaksanakan PSBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang (14 hari) dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran," bebernya.

Dedie juga mengaku, telah menggelar rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat bersama seluruh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan BUMD hingga Camat se-Kota Bogor melalui saluran video teleconference. Pihaknya telah membahas rencana penerapan PSBB di Kota Bogor.

"Jadi nanti ada Perwali tentang PSBB kemudian ada dua SK terkait dengan data Dinsos, data penerima bantuan sosial dan kemudian satu lagi SK terkait implementasi PSBB itu sendiri. Kemudian juga tentu harus dilakukan langkah koordinasi dengan Forkopimda terkait simulasi-simulasi termasuk penyesuaian turunnya bantuan yang nantinya dialokasikan baik dari pusat maupun provinsi. Nah ini harus dipersiapkan," bebernya.

Dedie memaparkan, dengan diterbitkannya keputusan Menkes tentang PSBB ini, akan membuat langkah penerapannya bisa lebih jelas dasar hukumnya. Sebetulnya Kota Bogor sudah menerapkan PSBB sebelumnya dengan menggeser aktivitas belajar mengajar dari rumah, pembatasan sektor swasta, termasuk pembatasan di sarana ibadah.

"Hanya dengan diberlakukan PSBB ini ada cantolan hukumnya, ada cantolan aturannya. Jadi, dengan diberlakukannya PSBB artinya apabila masih terjadi pelanggaran-pelanggaran, apabila masih ada orang-orang yang tidak patuh, bandel, tidak peduli, itu bisa dikenakan sanksi pidana atau denda sesuai aturan hukum yang berlaku. Untuk para aparat penegakan hukum termasuk fungsi-fungsi penegakan di pemerintah itu bisa lebih optimal," paparnya.

Dedie mengingatkan, jangan lupa yang dilakukan ini adalah misi kemanusiaan, dimana yang harus diselamatkan adalah nyawa manusia. Dengan penerapan PSBB ini diupayakan ada penegakan hukum yang baik, kemudian juga bisa lakukan langkah-langkah yang lebih terukur dan bisa lebih efektif. Dedie menambahkan, bahwa Pemkot Bogor akan membuat titik-titik checkpoint yang akan diisi petugas gabungan dalam pengawasan penerapan PSBB agar efektif. Sehingga akan dilakukan pengecekan-pengecekan di jalan-jalan, orang-orang yang tidak ada kepentingan mendesak, atau tidak ada kepentingan yang luar biasa itu imbauan utamanya adalah stay at home, tidak boleh ke mana-mana. 

"Yang sabar saja dulu supaya penyebaran Covid-19 ini menurun dan Insya Allah nanti kita lihat secara kualitatif dan kuantitatif bahwa tingkat penyebaran covid ini betul-betul sudah tidak mengkhawatirkan lagi dan lambat laun bisa recovery lagi sehingga nanti dunia usaha, pendidikan dan lain-lain bisa kembali normal. Jumlah aparat yang diterjunkan maksimal untuk menjangkau lebih banyak titik pantau di lapangan. Artinya dalam konteks pengamanan wilayah kami sudah minta juga bantuan dari TNI dan Polri. Kemudian tentu kita akan mengoptimalisasikan personel yang ada di Pemkot, khususnya di Dishub, Satpol PP, Dinsos dan dinas lainnya. Bahkan kami juga akan meminta bantuan Yonif 315/Garuda untuk ikut melakukan langkah-langkah pengamanan di Kota Bogor," pungkasnya. (Rizki Mauludi)