Panja Covid-19 : Pemda KBB Harus Berani Lakukan Perubahan Radikal

Panja Covid-19 : Pemda KBB Harus Berani Lakukan Perubahan Radikal
Foto : Ilustrasi

INILAH, Ngamprah- Panitia Kerja ( Panja) Percepatan Penanganan virus corona desease (Covid-19) DPRD Kabupaten Bandung Barat merekomendasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk menunda sementara program- program infrastruktur yang sedang berjalan.

Ketua Panja Covid-19 DPRD KBB, Bagja Seriawan mengatakan, pemerintah daerah harus berani mengambil langkah perubahan radikal sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat saat ini.

Misalnya, kata Bagja, ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI yang skemanya pinjaman daerah bukan prioritas, sehingga bunga pinjaman sebesar Rp 12,5 miliar bisa dipending kemudian dialihkan untuk penanganan Covid-19.

"Bukan di cancel, tapi dipending dulu," kata Bagja kepada INILAH, Minggu (12/4/2020).

Bagja menuturkan, untuk pinjaman pemda kepada PT SMI lumayan signifikan hingga Rp 285  miliar, pihaknya meminta untuk menunda sementara program tersebut. Pemerintah, lanjut dia menjelaskan, harus memprioritaskan pada tiga program utama, yaitu kesehatan, membantu sosial masyarakat dengan skema BLT atau Bansos, membantu sektor dunia usaha agar tidak kolaps sehingga pihaknya berfikir terkait dengan program program para pelaku usaha di KBB agar tidak gulung tikar.

"Kita harus berani lakukan perubahan yang radikal dengan memangkas belanja dan menunda program-program besar yang kurang strategis seperti pinjaman daerah ke PT SMI dipending atau dialihkan, kemudian dilanjutkan setelah wabah Covid-19 ini berakhir," tuturnya.

Bagja mengakui sebagai representasi masyarakat wilayah Selatan. Namun, saat ini dirinya lebih mementingkan menyelamatkan nyawa masyarakat daripada membangun infrastruktur, apalagi SMI ini pinjaman daerah akan menjadi beban daerah kedepan, jarena harus dikembalikan dengan bunga dan layaknya skema ini diambil ketika kondisi normal tidak dalam kondisi musibah seperti ini.

"Dulu ketika kita mengajukan pinjaman kepada SMI dan saya sebagai inisiatornya, ini untuk percepatan pembangunan pada kondisi normal tapi hari ini kondisinya kita sedang dalam musibah sehingga kita harus fokus pada tiga hal yang tadi disebutkan.
Sektor kesehatan, bagaimana menyelamatkan masyarakat, mulai dari tenaga medis, menyiapkan ruang isolasi, pengadaan APD, rapid tes, dan lain sebagainya," ujarnya.

Bagja menilai, hal tersebut menjadi prioritas dan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Kemudian, kata dia, perlu disapkan JPSE untuk masyarakat ketika ditetapkan PSBB masyarakat akan di rumah. Jaminan dari pemerintah juga harus hadir kerumah- rumah mereka.

"Pemerintah pusat juga tidak tegas dalam melarang mudik, kemungkinan di KBB juga akan ada mudik dan ini harus di antisipasi mereka harus di karantina selama 14 hari dan ada jaminan selama 14 hari serta harus di rapid tes," ujarnya.

Lebih jauh Bagja menjelaskan, dengab adanya hal tersebut, maka harus ada pengadaan tambahan untuk rapid tes, kalau diawal di alokasikan untuk 6 ribu orang, minimal harus ada tambahan 6 ribu rapid tes untuk mengantisipasi masyarakat KBB yang mudik.

Selain itu, kata dia, jaminan untuk dunia usaha, apa yang akan dilakukan belum teelihat di gugus tugas, bantuan apa yang akan diberikan untuk perusahan-perusahaan yang ada di KBB, sehingga mereka bisa tetap bertahan tidak kolaps dan jika sudah normal akan menjadi aset daerah yang dibutuhkan.

"Mungpung prosesnya belum berjalan, lelang belum selesai, pemenang belum ada sehingga masih mungkin ada penundaan, berbeda kalau sudah ada pemenang lelang karena sudah ada pihak ketiga, kalau pun sudah ini bisa ada penangguhan atau perpanjangan pembayaran. Jadi sangat mungkin di KBB ada penundaan pembangunan proyek infrastruktur sampai kondisi normal," pungkasnya.

Senada dengan Ketua Panja, Ketua Gugus Tugas Covid-19, Aa Umbara Sutisna mengatakan, dalam rangka melakukan penanganan, pihaknya akan memprioritaskan nyawa warga Kabupaten Bandung Barat.

"Untuk keselamatan nyawa warga KBB, kami akan memangkas anggaran dari berbagai sektor. Kami bersama dewan akan terus berkoordinasi," katanya.

Terkait dengan peminjaman dana dari PT SMI, Umbara mengaku sedang mendiskusikan hal tersebut dengan Panja Covid-19 DPRD KBB.

"Besok akan kita rapatkan," ujarnya. (agus sn)