Sidarta: Usulan Penundaan THR Tidak Tepat

Sidarta: Usulan Penundaan THR Tidak Tepat
net

INILAH, Bandung - Anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional Muhammad Sidarta menilai, usulan penundaan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Lebaran tahun ini tidak tepat. 

Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin (FSP LEM) Jawa Barat itu merasa keberatan atas surat usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait penundaan THR. Dia pun berharap, pemerintah menolak usulan tersebut. 

Menurutnya, THR diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Permenaker RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dan Permenaker RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dia menjelaskan, pemberian THR merupakan hal yang bersifat rutin dan pasti sudah direncanakan anggarannya oleh pengusaha yaitu 12 bulan upah bulanan ditambah THR. Sedangkan, peristiwa pendemi corona itu merebak pada Maret 2020 bukan sejak setahun lalu.

“Jangan memanfaatkan isu corona dan Covid-19. Karena, corona baru massif satu bulan terakhir ini sedangkan perusahaan sudah menyiapkan bayar THR satu tahun sebelum hari H. Sementara, hari H tinggal sebentar lagi dan perusahaan sudah beroperasi hampir satu tahun,” kata Sidarta, Senin (13/4/2020).

Dia menilai, usulan agar THR ditunda itu tidak tepat dan tidak pantas karena menambah penderitaan buruh yang saat ini sudah banyak di-PHK atau dirumahkan tanpa mengikuti aturan ketenagakerjaan.

Sidarta menyebutkan, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perumahan buruh mulai massif pada awal April 2020 ini. Seharusnya, kata dia, diperlukan kehadiran pemerintah yang memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran normatif harus bikin Posko posko Pengaduan bekerja sama dengan serikat pekerja untuk melindungi rakyat yang posisinya makin lemah dengan seadil adilnya.

"Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemennaker) memastikan THR Keagamaan tetap harus dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan, meskipun saat ini terjadi pandemi Covid-19. Hal ini ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam sidang LKS Tripnas pada Rabu (8/4/2020) lalu dimana THR tetap wajib dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku," jelasnya.

Sidarta juga meminta kepada para serikat pekerja agar membentuk posko pengaduan terutama perusahaan yang tidak memiliki serikat buruh.

“Banyak pengusaha nakal memanfaatkan isu Covid-19 yang terjadi sebulan terakhir ini untuk PHK, merumahkan buruh, nggak bayar upah, dan tidak mau bayar THR. Para buruh harus tetap waspada dan harus dicegah dengan membuat posko-posko pengaduan, terutama perusahaan yang tidak ada serikatnya,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Apindo Agung Pambudi mengungkapkan sektor yang paling berdampak pandemi Covid-19 yakni bidang perhotelan dan restoran yang penjualannya turun drastis hingga 100% atau tidak beroperasi. Begitu juga dengan sektor manufaktur yang mengurangi produksi hingga 50%. Bahkan, sektor otomotif pun berkurang hingga 30%. 

Berdasarkan hal itu, Apindo mengirimkan surat kepada Kemenko Perekonomian terkait dengan penundaan pembayaran THR.

 Apindo melalui surat yang ditanda-tangani Haryadi B Sukamdani pada 6 April 2020 itu mengirimkan surat ke Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang intinya meminta agar ada pembebasan pembayaran BPJS selama 12 bulan, kemudahan pencairan jaminan hari tua (JHT) agar tidak hanya berlaku untuk pekerja yang terkena PHK tapi juga untuk pekerja yang dirumahkan. Selain itu meminta agar pembayaran THR Idul Fitri 2020/1441 H dapat ditunda hingga kondisi ekonomi pulih atau pembayaran THR dibantu pemerintah.