Ribuan Siswa Terancam Telantar akibat Pembangunan Jalan

Ribuan Siswa Terancam Telantar akibat Pembangunan Jalan
Proyek pembangunan jalan di Desa Cempaka Mekar, Kabupaten Bandung Barat. (agus sn)

INILAH, Ngamprah - Warga Desa Cempaka Mekar datangi Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB). Pasalnya, warga meminta solusi atas dampak yang ditimbulkan dari proyek pembangunan jalan yang dilakukan PT Damwoo Indo.

Lima orang perwakilan warga Desa Cempaka Mekar yang hadir diterima langsung anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Pither Djuandys.

Perwakilan warga setempat, Kadar Hidayat mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan RW dan kepala desa setempat terkait dengan pembukaan jalan oleh PT Damwoo, namun tidak mendapat tanggapan yang memuaskan.

"Kami sudah tanyakan ke Dinas Lingkungan Hidup (LH) katanya belum ada izin, tapi penggalian jalan di RW 02 hingga RW 12 sudah dilakukan. Selain itu, kami pun sudah melapor ke polsek setempat karena pembongkaran beberapa rumah warga pun sudah dimulai," ujarnya kepada INILAH, Senin (13/4/2020).

Kadar mengaku khawatir dengan proyek tersebut. Tak hanya rumah warga, di jalur tersebut ada beberapa bangunan sekolah yang terdampak, antara lain TK, MI-Hidayaturrahman, dan SMP Mustika. "Ada sekitar seribu siswa yang akan jadi korban bila pembangunan proyek tetap berjalan," ujarnya.

"Dampak yang kami rasakan, mulai dari pencemaran udara, serapan air karena akses jalan melintasi irigasi untuk pengairan sawah, juga banjir kerap melanda warga RW 04 dan RW 15, serta menghambat lintas jalan antar RW 02, 03, 12, dan RW 20," paparnya.

Senada dengan Kadar, tokoh masyarakat setempat, Andi menuturkan, kalau ada pembongkaran bangunan sekolah harusnya ada realokasi. Sehingga, menjadi pertanyaan kenapa ada pihak-pihak yang tega menukar kepentingan generasi penerus bangsa dengan keuntungan pribadi.

"Di desa kami sudah dua kali terjadi, terlalu mudah memberikan izin, banyak sekali pencemaran. Saya mohon kejelasan di mana bangunan sekolah akan dibangun sebagai pengganti," tuturnya.

Di samping itu, Andi menjelaskan, ada dua RW yang jalannya terganggu, sedangkan sosialisasi atau pemberitahuan terhadap masyarakat tidak berjalan.

Andi meminta pemerintah untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi warga Desa Cempaka Mekar. "Kami mohon perhatian dari pemerintah terkait dengan kondisi seperti ini, tolong ditinjau," pintanya.

Menanggapi masalah tersebut, anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Pither Djuandys mengatakan, pihaknya telah melaporkan aspirasi warga Desa Cempaka Mekar, ada beberapa poin yang harus segera ditindaklanjuti oleh DPRD KBB.

"Pertama, sarana pendidikan bagi generasi penerus, ini jadi satu hal yang memprihatinkan, anak-anak ini harus ke mana? Segera akan saya sampaikan kepada pimpinan agar Komisi IV juga bisa ikut menyelesaikan," katanya.

Pither menjelaskan, kedua, pembukaan akses jalan, kalau belum mendapat izin dari LH dan beberapa dinas lainnya, itu sudah menyalahi aturan, itu ada di Komisi III.

"Masalah yayasan diperjualbelikan ini ada aturannya, kita akan melihat kesepakatan dari pemilik tersebut, kalaupun dijual mereka harus bertanggung jawab atas masa depan anak-anak yang telantar," ujarnya.

Terakhir, kata Pither, bagaimana nasib tenaga pendidik, mau dikemanakan? Untuk itu, empat hal ini sangat penting, pihaknya telah melaporkan hal ini kepada pimpinan DPRD KBB. "Saya sudah menghubungi pimpinan, dan mendapat arahan bahwa permasalahan tersebut akan ditangani oleh anggota dewan dari dapil I," pungkasnya. (agus sn)