Pemerintah Fokus Tangani Covid-19, DPRD Jabar: Jangan Abaikan yang Lain

Pemerintah Fokus Tangani Covid-19, DPRD Jabar: Jangan Abaikan yang Lain
(Istimewa)

INILAH, Bandung – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Dadang Kurniawan mengaku dilema terhadap keputusan yang diambil pemerintah guna melakukan pencegahan dan penanganan penyebaran pandemik corona virus disease 19 (covid-19).

Penyebabnya adalah karena layanan kesehatan bagi masyarakat, salah satunya pemberian vaksin kepada balita sementara terpaksa ditiadakan. Tujuannya tak lain demi mewujudkan social distancing sesuai himbauan pemerintah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Apalagi bagi balita, yang sangat rentan terjangkit karena imunitasnya belum sempurna.

Padahal kata Dadang, imunisasi ini juga penting bagi anak karena sebagai antibodi terhadap penyakit. Menurutnya, pemerintah seharusnya mampu mengelola suatu sistem sehingga layanan masyarakat untuk hal lain dapat terpenuhi. Padahal saat ini ancaman bukan hanya corona, tetapi juga Demam Berdarah Dengue (DBD) juga menjadi momok menakutkan, karena bisa menyebabkan kematian.

“Mengenai ini memang masih simpang siur. Kita ini sekarang memang terjebak terhadap covid-19. Kita terlalu fokus. Padahal seharusnya jangan begitu. Jangan abaikan yang lain. Contoh sekarang, lagi musim DBD. Kita juga jangan lengah, karena sama berbahayanya. Seharusnya, pelayanan seperti pemberian vaksin tetap harus berjalan, pemeriksaan kepada ibu hamil juga demikian. Karena ini sama pentingnya,” ujar Dadang kepada INILAH, Selasa (14/4/2020).

Dia berharap, pemerintah dapat memberikan solusi agar pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan, tanpa mengindahkan kebijakan lain seperti social distancing. Supaya penanganan di Jawa Barat, dapat berjalan efektif dalam menekan jumlah penderita corona.

“Sebenarnya tinggal diatur saja caranya, supaya layanan tetap berjalan dan kita tetap bisa lakukan social distancing. Misal, petugas kesehatan yang mengunjungi masyarakat. Atau bisa juga dengan membatasi kunjungan layanan di tiap waktunya. Intinya kan kita menjaga jangan sampai terjadi penumpukan orang,” tandasnya. (Yuliantono)