Tinjau Bodebek, Emil Nilai PSBB Lancar Namun Belum Maksimal

Tinjau Bodebek, Emil Nilai PSBB Lancar Namun Belum Maksimal
foto: INILAH/Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengecek keberhasilan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi (Bodebek)

Secara umum, menurut mantan Wali Kota Bandung ini menilai bahwa penerapan PSBB di 5 daerah penyangga ibu kota negara Republik Indonesia DKI Jakarta belumlah maksimal.

"Secara umum penerapan PSBB di lima daerah di Provinsi Jawa Barat ini dalam kondisi lancar seperti commuter line yang sudah melakukan physical distancing dan berkurangnya arus kendaraan menuju DKI Jakarta," ujar Ridwan Kamil kepada wartawan di Gunung Putri, Rabu (15/4/2020).

Pria yang lama berprofesi sebagai Arsitek ini menuturkan arus kendaraan menuju DKI Jakarta belumlah maksimal, karena banyak perusahaan di ibu kota yang masih belum menerapkan Work From Home (WFH).

"Untuk memaksimalkan PSBB atau penurunan pergerakan arus kendaraan menuju DK Jakarta maka alangkah baiknya kantor - kantor yang masih pada buka itu menerapkan WFH," tuturnya.

(foto: INILAH/Reza Zurifwan)

Emil  sapaan akrabnya menjelaskan bagi pengendara yang melanggar peraturan PSBB, maka pihak kepolisian akan memberikan surat tilang kepada  warga yang belum taar Peraturan Bupati (Perbup) Bogor nomor 16 tahun 2020 tentang penerapan PSBB.

"Bagi warga yang masih berkegiatan di luar rumah dan bukan pihak sektor yang dikecualikan dan  para pelanggar Perbup nomor 16 tahun 2020 tentang penerapan PSBB akan ditindak oleh pihak kepolisian berupa pemberian surat tilang," jelas Emil.

Ditemui di lokasi yang sama, Bupati Bogor Ade Yasin meminta perusahaan yang tidak masuk kategori seperti pabrik yang memproduksi alat kesehatan, logistik, peredaran uang, bahan bakar minyak (BBM), bahan baku industri, maupun kebutuhan lainnya untuk keperluan eksport import untuk meliburkan sementara karyawannya.

"Ada aturan bahwa pabrik yang memproduksi alat kesehatan, logistik, peredaran uang, bahan bakar minyak (BBM), bahan baku industri, maupun kebutuhan lainnya untuk keperluan eksport import bisa tetap beroperasi dengan syarat melaksanakan protokol kesehatan, kalau yang diluar kategori kita himbau kalau bisa diberlakukan WFH," pinta Ade. (Reza Zurifwan)