Sanksi Pelanggar PSBB, Gubernur: Hari Pertama Teguran, Selanjutnya Kurungan!

Sanksi Pelanggar PSBB, Gubernur: Hari Pertama Teguran, Selanjutnya Kurungan!
(Foto: Rizki Mauludi)

INILAH, Bogor - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto bersama Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi melakukan pengecekan disejumlah titik pintu masuk di Kota Bogor pada Rabu (15/4/2020) siang WIB.

Hal itu dilakukan untuk melihat efektivitas check point saat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada hari pertama.

Ridwan Kamil menuturkan, bahwa jumlah kendaraan yang masuk dan keluar Tol Jagorawi sudah jauh berkurang. Laporan dari Jasa Marga intensitas kendaraan yang melewati pintu masuk lewat tol Jagowari itu sudah turun hampir 50 persen. 

"Ya, jadi berkurang setengahnya, jadi sementara tujuan dari PSBB terlihat ada hasilnya di pagi ini. Tetapi masih banyak juga kendaraan yang masuk ke Kota Bogor. Untuk itu dibangun sekat-sekat dibeberapa titik pintu masuk. Nah itu sudah dibaangun pos-pos cek penjagaan dimana pak Kapolda sudah mengintruksikan agar banyak pemeriksaan-pemeriksaan kepada mereka yang berseliweran di jalan," ungkap pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Kang Emil menambahkan, dirinya meminta petugas meberikan peringatan dan teguran kepada warga yang tidak bekerja di delapan instansi yang dikecualikan namun masih berkeluyuran. Artinya dengan demikian setiap pelanggar bisa dikenakan sanksi.

"Jadi dengan resminya PSBB, mangkanya sanski itu bisa sudah dilaksanakan dengan baik," tegasnya.

Emil melanjutkan, sudah diintruksikan dan dikeluarkan surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor untuk melakukan penyekatan kendaraan yang keluar masuk Kota Bogor harus dilakukan pemeriksaan. Pengemudi kendaraan bermotor yang tidak menggunakan masker dan sarungtangan akan diberhentikan dan diperintahkan untuk menggunakan masker dan sarung tangan, jika tidak ada dipastikan tidak diperbolehkan melintas.

"Kendaraan pribadi yang membawa muata penuh tidak sesuai aturan PSBB diperintahkan untuk diturunkana atau tidak boleh melintas. Angkutan barang yang boleh melintas hanya kebutuhan medis kesehatan dan sanitasi, angkutan keperluan bahan pokok, angkutan barang dan minuman distibusi supermarket, pengantar peredaran uang, angkutan bahan bakar, angkutan barang distribusi bahan baku indursri manufaktur dan perakitan, ekspor impor dan jasa pengiriman," tuturnya.

Kang Emil juga menegaskan, Kapolda  Jawa Barat sudah mengintruksikan agar banyak pemeriksaan-pemeriksaan kepada mereka yang berseliweran di jalan, kepada meraka yang melakukan melanggar aturan yaitu mereka yang tujuannya tidak jelas bukan kelompok yang bekerja di delapan zona pengecualian PSBB seperti pengecualian itu kan logistik ada pangan, kesehatan dan lain-lain nanti itu akan dikasih surat peringatan.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bogor bahkan TNI-Polri sudah sepakat penerapan PSBB tidak main-main. Pada hari pertama penerapan PSBB akan hanya diterapkan sanksi teguran dan penempelan blanko pelanggaran. Nantinya jika dihari kedua masih melanggar maka akan diberikan sanksi diantaranya adalah tindak pidana ringan, kurungan hingga denda," tegas Emil.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, adanya masukan rekan media dititik check point yang jauh dari ekspektasi, mulai dari sarana dan prasarana yang belum lengkap sampai masyarakat yang terlihat masih acuh, akan dijadikan evaluasi perhari ini.

"Iya, saya jadikan masukan, dan diinformasikan kepada komandan di lapangan Kadishub Kota Bogor Eko Prabowo. Iya, saya setuju, malam ini ada rapat evaluasi," ujarnya.

Terpisah, Kabag Hukum dan HAM Kota Bogor Alma Wiranta menyampaikan, terkait sanksi pidana yang akan diterapkan di Kota Bogor dalam pelaksanaan PSBB. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang didalamnya termasuk PSBB, sebagaimana di Pasal  92 dan 93 dapat menjerat bagi masyarakat yang tidak patuh. 

"Dalam pasal 93 berbunyi setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan wilayah sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, diancam pidana penjara paling lama 1 (satu)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta," tuturnya.

Alma melanjutkan, selain pidana ini ada juga tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Pasal 212, 216 dan 218 yang ketentuan tersebut mengatur setiap orang yang tidak patuh dengan peraturan untuk tetap berkerumun setelah ada perintah untuk membubarkan diri, maka dapat ditindak dengan Tipiring berupa denda. Sementara itu jika pelakunya adalah badan usaha yang dilarang untuk berkegiatan maka dapat dijatuhi pencabutan ijin usaha.

"Terhadap payung hukum pengaturan sanksi tersebut kami masukkan pengaturannya di Perwali tentang Pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor, Nomor 30 tanggal 13 April 2020," pungkasnya.