Sopir Angkutan Umum di Jabar Menanti BLT

Sopir Angkutan Umum di Jabar Menanti BLT
istimewa

INILAH, Bandung-Penggunaan angkutan umum di Jawa Barat kian sepi terkena dampak Covid-19 atau virus Corona. Bahkan itu terjadi sebelum diterapkan pembatasan sosial bersakala besar (PSBB) di daerah Bogor, Bekasi dan Depok.

Ketua Pertimbangan DPD Organda Jawa Barat Aldo Fantinus mengatakan, sejak PSBB dijalankan maka penggunaan angkutan umum semakin minim. Di mana mulai dari angkot, taksi, travel, bus AKDP, AKAP juga bus wisata mengalami drop pendapatan sampai sekitar 100 persen. \

"Sopir-sopirnya hampir semua tidak bekerja. Pemerintah menjanjikan BLT (bantuan langsung tunai) untuk mereka tapi sampai sekarang belum ada realisasi," ujar Aldo, Kamis (16/4/2020).

Saat ini sekitarnya ada 400 angkutan kendaraan umum yang terdata di Organda. Jumlah pekerja terdampak dari 400 angkutan ini bisa mencapai tiga kali lipat atau 1.200 orang.

Menurut Aldo, dengan adanya Pandemi Covid-19 ini banyak pihak yang terkena dampak.  Karena itu, dia berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) bisa membuat program bantuan secara menyeluruh. 

"Sekarang itu supir,kodektur, kenek ini dalam keadaan kesulitan. Dan itu sudah lama," kata dia.

Menurut Aldo, berdasarkan informasi yang diterimanya bantuan untuk pekerja di sektor angkutan umum baru datang dari Polda Jabar bagian Ditlantas. Sedangkan dari Dinas Perhubungan Pemprov Jabar atau masing-masing kabupaten/kota masih nihil.

"Ya mungkin karena Dishub-nya juga ada yang bekerja dari rumah," paparnya.

Meski sampai saat ini belum muncul bantuan apapun dari pemerintah daerah, Aldo yang berharap gubernur bisa memerhatikan para pekerja di sektor Organda. Jangan sampai awak kendaraan yang berhak menerima seperti angkutan kota malah terlewatkan.

Diketahui, pengendara ojol bersama pengendara ojek pangkalan (opang) di Jabar digandeng guna menyalurkan bantuan sosial kepada warga miskin. Sementara di sisi lain, para pengendara angkutan kota angkot, bus antarkota, hingga bus antarprovinsi, belum ada kepastian bantuan apa yang bisa mereka dapatkan. 

"Sekarang seperti program Pertamina di mana Ojol bisa dapat 50 persen harga bensin. Ini sangat memalukan karena pemberi kebijakan tidak mengerti bahwa di transportasi itu tidak hanya ada Ojol," pungkasnya. (riantonurdiansyah)