Berpotensi Kisruh, Netty Minta Pemerintah Tunda Program KPK

Berpotensi Kisruh, Netty Minta Pemerintah Tunda Program KPK

 

INILAH, Jakarta - Dari 110 Triliun anggaran Jaring Pengaman Sosial, 20 T dialokasikan untuk Kartu Prakerja. Sasarannya tentu saja  pekerja terdampak Covid-19 agar tetap bisa bertahan hidup di tengah kesulitan.

"Kenapa malah jadi kisruh? Hak 3,4 juta per orang dipotong 1 juta untuk biaya pelatihan digital. Ironisnya lagi, total dana pelatihan 5,6 triliun itu dikelola oleh perusahaan yang masih ada koneksi dengan istana," sesal Netty Prasetiyani, Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI, usai menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif Online  di RRI Cirebon, Jum'at, (17/4).

 

Menurut Netty, kerasnya kritik publik terhadap pelaksanaan program KPK menunjukkan ada yang salah dalam proses dan implementasinya. "Banyak keluhan soal sulitnya mengakses proses pendaftaran online KPK, proses rekrutmen off line yang sudah berjalan di beberapa tempat, bahkan ada kantor partai yang buka pendaftaran. Ada juga aturan soal 30 hari tidak daftar pelatihan maka KPK hangus. Alih-alih membantu malah bisa jadi balada pekerja," tandas Netty.

 

Sebenarnya, kata Netty, program KPK ini masih menjadi bahan diskusi di Komisi IX terkait konsep dan implementasinya. "Anehnya, program ini digawangi oleh Kemenko Perekonomian yang tidak memiliki mitra di DPR RI dan tidak melakukan fungsi teknis. Bagaimana proses pengawasannya?” ujarnya.

 

Wakil Ketua FPKS DPR RI ini menambahkan bahwa ada tiga hal yang patut dikritisi dan berpotensi menjadi kegagalan dari program kartu prakerja ini, yaitu:  efektivitas, sasaran dan skala prioritas, serta alokasi anggaran.

“Tujuan kartu ini adalah untuk re-skilling dan up-skilling  para pencari kerja. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana menyelamatkan hidup diri dan keluarga. Bukankah kebutuhan fisiologis itu yang pertama harus dipenuhi? Parahnya, jika tetap dilaksanakan sangat mungkin ada miss-match, karena supply tenaga kerja kita melimpah tapi lowongan pekerjaan bahkan hampir tidak ada," tandas Netty.

 

Lebih lanjut politisi PKS dapil Jabar VIII ini mengatakan bahwa  sasaran program ini adalah mereka yang mengalami penurunan pendapatan bahkan kehilangan pekerjaan, baik informal atau formal, dan pelaku UMKM. "Sementara program ini tidak memiliki basis data yang akurat.  Satgas covid-19, menyebut  1,2 juta pekerja terdampak. Data kemenaker 2,8 juta lalu direvisi ikut  data satgas nasional. Bagaimana masyarakat bisa percaya? Padahal ada kondisi lain di lapangan yang luput dari perhatian pemerintah, seperti PHK akibat Covid19,” lanjutnya.

Berdasarkan Survei BPS Agustus 2019  mencatat angka pengangguran mencapai 7,05 juta, setengah pengangguran 8,14 juta dan pekerja paruh waktu 28,41 juta. Dari data tersebut, kata Netty, potensi sasaran penerima KPK bisa menjadi sangat besar akibat dampak Covid-19. "Bagaimana kartu ini dapat menjawab persoalan riil jika sasaran penerima  5,6 juta dan dengan potongan biaya lain pula," tanya Netty retoris.

 

Menyoroti kembali soal potongan biaya pelatihan, kata Netty, "Alih-alih memberikan pelatihan gratis bagi warga, pemerintah malah membayar pihak swasta yang belum tentu efektif output dan impact-nya. Bagaimana pun juga, pihak swasta akan  berorientasi pada profit.  Apalagi  tidak ada tanggung jawab dari pengelola pelatihan untuk menyalurkan ke dunia kerja. Kasihan sekali masyarakat," sesal Netty.

Oleh sebab itu, politisi PKS ini mengingatkan pemerintah bahwa hal-hal di bawah ini akan menjadi potensi masalah jika KPK 'dipaksa' digulirkan, seperti: pertama, kesesuaian jumlah masyarakat calon penerima dengan kondisi rill masyarakat terdampak Covid19. Kedua, asas pemerataan dan keadilan dalam jumlah distribusi kartu untuk semua daerah. Ketiga, kesiapan BLK secara infrastruktur dan  instrukturnya untuk pelatihan dan praktik. Keempat, tema pelatihan yang memang tidak sesuai dengan sektor dan kebutuhan kerja. Kelima, banyaknya tenaga kerja informal terdampak, membutuhkan ketersediaan akses internet yang memadai dan literasi digital bagi mereka.

 

"Anggaran 20 T kartu prakerja ini rawan penyelewengan dan penyimpangan oleh oknum, baik untuk kepentingan keuntungan finansial atau pun membangun pencitraan. Jangan sampai kita hilang akal untuk mengenali dan mengawasi. Berdasarkan kondisi riil di lapangan, saya pikir lebih baik pemerintah menunda program kartu prakerja hingga badai covid-19 reda. Kemudian fokus pada stimulus tunai dan bansos bagi warga terdampak dengan kategorisasi yang jelas lebih dibutuhkan saat ini," tutup Netty mengakhiri.