Pandemi Covid-19, Keluarga Miskin Desa Dapat Bantuan Tunai Selama 3 Bulan

Pandemi Covid-19, Keluarga Miskin Desa Dapat Bantuan Tunai Selama 3 Bulan
Kepala DPMD KBB, Wandiana. (agus sn)

INILAH, Ngamprah - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat memastikan dana desa bisa dipergunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) keluarga miskin desa.

Kepala DPMD KBB, Wandiana mengatakan, dasar hukum tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) PDTT No 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes No 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

"Sasaran penerima BLT dana desa keluarga miskin non-PKH atau bantuan pangan nontunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata, dan mempunyai data keluarga yang rentan miskin menahun atau kronis," katanya kepada INILAH, Jumat (17/4/2020).

Wandiana menuturkan, relawan desa lawan Covid-19 sudah dibentuk untuk didata. Kemudian, lanjut dia, mereka mengadakan musyawarah khusus untuk validasi final guna menetapkan penerima BLT desa yang ditandatangani oleh kepala desa. "Metode perhitungan sudah jelas yang dana desa kurang dari Rp800 juta, BLT dana desa maksimal 25 persen dari jumlah dana desa," tuturnya.

Wandiana melanjutkan, untuk perhitungan dana desa Rp800 juta sampai Rp1,2 miliar adalah 30 persen, dan dana desa lebih dari Rp1,2 miliar maksimal 35 persen. "Ini sudah tidak ada tawar-menawar. Jadi besaran BLT dana desa itu Rp600 ribu per bulan per KK diberikan selama 3 bulan," ujarnya.

Wandiana mengungkapkan, BLT dana desa diberikan mulai bulan April sampai Juni. Hal tersebut bisa dilakukan karena dana desa di transfer dari pusat dan langsung masuk ke kas desa. "Saya berharap desa mendata dengan akurat, divalidasi sesuai kriteria yang telah ditentukan," ungkapnya.

Wandiana menambahkan, dari total desa di KBB, sampai sekarang belum muncul angka. Takutnya, kata dia,  kriteria dari program padat karya tunai (PKT) ikut masuk. "Dari Jabar sudah muncul data dan jumlahnya sekian. Lalu, Dinsos sekian, jadi itu di luar miskin baru," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda KBB, Asep Wahyu memastikan, jumlah penerima bantuan di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan diputuskan dalam waktu dekat. Saat ini, kata dia, pihaknya akan melakukan konsolidasi data dengan pihak kecamatan dan desa. 

"Hari ini kita akan melakukan fiksasi data dengan para camat melalui teleconference. Kita akan sinkronkan penerima bantuan dari DTKS dan non-DTKS, mana yang akan menjadi sasaran bantuan pemerintah desa (pemdes)," katanya.

Lebih lanjut Asep melanjutkan, sinkronisasi data sangat penting, tidak saja untuk mengetahui jumlah penerima bantuan. Namun, untuk menghindari tumpang tindih penerima bantuan. Pasalnya, ada berbagai jenis bantuan yang disalurkan Pemerintah pusat hingga Pemerintah Desa.

"Ada banyak program bantuan, mulai dari  bantuan tunai dan nontunai. Maka data tersebut perlu disinkronkan baik para camat maupun kades. Besok kita pastikan datanya telah dikunci," tandasnya. (agus sn)