Selama Covid-19, Syarat NUPTK Guru Honorer Dihapus

Selama Covid-19, Syarat NUPTK Guru Honorer Dihapus
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan KBB, Dadang A. Sapardan. (antara)

INILAH, Ngamprah - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang implementasi dana BOS untuk pencegahan Covid-19.

"Dana BOS digunakan untuk pembelian masker, hand sanitizer, pembelian pulsa untuk guru dan siswa. Namun sifatnya situasional bergantung kemampuan sekolah masing-masing," kata Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan, Dadang A. Sapardan kepada INILAH, Kamis (16/4/2020).

Terkait penggunaan dana BOS di masa kedaruratan Covid-19 bagi guru-guru honor bukan ASN, kata Dadang, ada peraturan baru sesuai dengan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020. "Upah guru honor sebelumnya masih mengacu permen lama, maksimal untuk honorarium 50 persen. Di Permendikbud yang baru tidak dibatasi, bisa di bawah bisa juga di atas bergantung kebijakan sekolah masing-masing," katanya.

Dadang menjelaskan, persyaratan kemarin guru honor harus memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), sehingga guru honor resah. "Di perubahan Permen Nomor 19 baru, guru honor tidak harus memiliki NUPTK, tapi harus tercantum di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per tanggal 31 Desember 2019," jelasnya.

Dadang menambahkan, pertimbangan prestasi honor tergantung kebijakan sekolahnya. Jika sebelumnya honor guru- guru bukan hanya mendapat 50 persen, sekarang bisa naik dan bisa juga turun, tergantung sekolahnya masing-masing.

"Pada beberapa sekolah ada juga yang di atas 50 persen seperti di swasta dan itu melebihi sekolah negeri," pungkasnya. (agus sn)