Kab Cirebon Butuh Rp180 M untuk JPS Terdampak Covid-19

Kab Cirebon Butuh Rp180 M untuk JPS Terdampak Covid-19

INILAH, Cirebon - Kabupaten Cirebon diperkirakan harus menyediakan anggaran  sebesar Rp180 milliar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), terdampak covid-19. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Lutfhi mengatakan, anggaran sebesar itu hitungan ideal untuk 4 bulan ke depan.

"Anggaran cukup besar karena menurut data Dinsos, ada 90 ribu KK yang belum terdata. Mereka adalah 26 ribu KK yang masuk keluarga miskin baru, dan 64 ribu KK yang belum terpasilitasi bantuan pusat maupun provinsi," kata Luthfi, Minggu (19/4/2020)

Luthfi menjelaskan, Pemkab harus mempunyai cadangan anggaran yang memadai dan pasti. Hal itu supaya saat diperlukan dan terjadi hal hal yang darurat, Pemda sudah siap. Untuk itu, dirinya mendorong pihak dewan dan semua SKPD untuk mengencangkan ikat pinggang dan membuat skala prioritas. 

"Khusus untuk dewan, anggaran yang tidak urget mendingan alihkan untuk penanganan covid-19. Saya juga masih menunggu tim TPAD, berapa alokasi yang didorong untuk di refocusing. Tapi yang paling besar memang untuk JPS. Mudah mudahan akhir bulan ini sudah muncul nilai fix nya," ungkap Luthfi.

Sulitnya lanjut Luthfi, sampai saat ini Pemkab Cirebon belum bisa menghitung, berapa jumlah pasti kategori masyarakat miskin baru. Pembatasan sosial yang mencakup semua sektor, membuat pekerja informal tidak bisa mencari penghasilan. Ketika pembatasannya masif, Luthfi khawatir bisa chaos dan darurat sipil tidak bisa dihindarkan.

"Prediksi BIN itu akhir Juli besok puncak-puncaknya diatas 100 ribu kasus. Ini karena mobilisasi masa diprediksi tinggi karena lebaran. Kalau pusat diangka 100 ribu kasus, Kabupaten Cirebon bisa diangka 5000an kasus. Ini yang harus kita fikirkan bersama," jelas Luthfi.

Luthfi menambahkan, agar Pemkab Cirebon mampu mengatasi persoalan covid-19, setiap OPD harus jeli membuat perencanaan kembali. Hal itu karena anggaran setiap OPD akan dipotong sesuai dengan kebutuhan. Namun secara pribadi, dia mengaku sepakat kalau tahun sekarang pekerjaan fisik, pengadaan, ataupun perjalanan dinas setiap OPD dialihkan untuk penanganan corono.

"Langkah apapun akan kita tempuh untuk mencegah mewabahnya virus corona di Kabupaten Cirebon. Bila perlu, tahun ini tidak usah ada proyek lah, alihkan saja untuk penanganan covid-19. Kesehatan dan nyawa masyarakat Kabupaten Cirebon lebih penting dari apapun. Kalau bukan Pemkab yang bantu, mereka mau minta bantuan kepada siapa," tukas Luthfi. (maman suharman)