HIPMI Minta BPK Audit Anggaran Program Kartu Prakerja

HIPMI Minta BPK Audit Anggaran Program Kartu Prakerja
Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). (Antara Foto)

INILAH, Jakarta- Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap anggaran Kartu Prakerja, terutama terkait kesepakatan penunjukan tunggal proyek sebesar Rp5,6 triliun untuk pelatihan online dalam program tersebut.

Wakil Ketua Umum BPP Himpi Anggawira dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, mengatakan penunjukan itu harus menjadi perhatian dari BPK agar penggunaan keuangan atau anggaran dapat lebih transparan penggunaannya dan tepat peruntukannya.

"Jangan sampai ada yang memanfaatkan dana untuk mengambil keuntungan sendiri atau kelompok," katanya.

Ia juga mengkritisi penetapan kriteria penerima dan proses seleksi. Oleh karena itu, pelibatan asosiasi dunia usaha seperti Kadin dan Hipmi dinilai perlu dilakukan karena dunia usaha adalah user (pengguna).

"Jangan sampai pelatihan ini mubazir karena tidak match dengan kebutuhan, jadi kami harapkan ada skema link and match," ujarnya.

Anggawira menuturkan anggaran untuk biaya pelatihan dalam program Kartu Prakerja sebesar Rp5,6 triliun hampir 25 persen dari Rp20 triliun yang dianggarkan. Sayangnya, pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah dan harganya pun dinilai cukup mahal.

Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Padahal, di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet.

Menurut Anggawira, anggaran puluhan triliun untuk Kartu Prakerja lebih baik dialihkan untuk penanganan COVID-19. Terlebih rakyat yang pendapatannya terdampak ekonomi akibat virus tersebut sangat membutuhkan ketersediaan bahan makanan.

Anggaran sebesar Rp20 triliun disebutnya bisa dimanfaatkan untuk jutaan keluarga miskin.

"Apakah tidak sebaiknya program ini di-switch saja menjadi program bantuan sosial yang dilakukan secara kolaboratif dengan pelaku usaha sehingga iklim bisnis dan usaha tetap terjaga, selanjutnya target sasarannya bisa lebih luas," katanya.