Menguji Kesaktian Insentif Pajak di Tengah Resesi

Menguji Kesaktian Insentif Pajak di Tengah Resesi
ilustrasi

INILAH, Jakarta - Tahun 2020 menjadi tahun yang amat berat bagi para pelaku usaha di Indonesia bahkan di dunia usaha secara global. Ya, karena muncul wabah Virus Corona.

Awal tahun ini, dunia digegerkan dengan munculnya Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di kota Wuhan, China. Sontak pemerintah China, mengambil kebijakan Lockdown untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut.

Imbasnya ada beberapa sektor bisnis di Indonesia yang selama ini berhubungan erat dengan China baik secara produksi karena bahan bakunya maupun pangsa pasar ekspor tujuan China yang harus menghentikan bisnis dan produksinya.

Sektor bisnis khususnya di Indonesia kembali mengalami hantaman bertubi-tubi dikarenakan kasus Covid-19 muncul di Indonesia pada Maret 2020. Sontak, masyarakat dan pemerintah dibuat heboh karena kasus ini.

Dari hari ke hari, kasus Covid-19 di Indonesia bertambah banyak, dan akhirnya pemerintah sesegera mungkin menerapkan himbauan Social Distancing, bahkan kebijakan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), yang terlebih dahulu diterapkan DKI Jakarta dan diikuti beberapa kota di Jabodetabek lainnya.

Hal ini menyebabkan dihentikannya aktivitas bisnis yang berakibat pada menurunnya produksi di sektor usaha dan konsumsi masyarakat di Indonesia khususnya di ibu kota Jakarta. Terhadap melemahnya perekonomian di Indonesia yang diprediksi tahun ini, akan tumbuh tidak lebih dari 2%.

Dan, pemerintah melalui kementerian keuangan mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan di Indonesia. Sebagai contoh pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu No 1 Tahun 2020) Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang diimplementasikan secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 (PMK-23/PMK.03/2020) Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

Secara garis besar, ada beberapa poin yang menarik untuk diamati kalangan usaha, yaitu penyesuaian tarif pajak Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan dan 4 (empat) insentif pajak yang meliputi Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, Insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 5 point ini sangat populer di kalangan pelaku usaha dan para praktisi perpajakan.

Pada penyesuaian atau penurunan tarif pajak Pasal 17 ayait (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan, pemerintah telah menurunkan tarif yang tadinya sebesar 25% menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun pajak 2020 (tepatnya mulai masa pajak April) dan tahun pajak 2021, menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Serta, khusus untuk perusahaan terbuka yang memenuhi persyaratan dan sahamnya minimal 40% (empat puluh persen) diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memperoleh tarif pajak 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif di atas.

Pada Insentif PPh Pasal 21 pemerintah juga membebaskan pajak bagi gaji para pegawai di sektor industri manufaktur dengan kode klasifikasi lapangan usaha yang telah ditetapkan yang pendapatan brutonya setahun tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pada Insentif PPh Pasal 22 Impor pemerintah telah membebaskan pemungutan pajak bagi usaha dengan klasifikasi tertentu bagi perusahaan KITE. Pada Insentif Angsuran PPh Pasal 25 untuk perusahaan KITE akan diberikan pengurangan besaran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang. Insentif PPN berlaku bagi pelaku usaha yang memiliki kualifikasi usaha tertentu dan telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, serta menyampaikan SPT Masa Pajak

Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) akan mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP beresiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4 (c) Undang-Undang PPN.

Pemerintah selain memberikan beberapa insentif pajak juga memberi relaksasi pemenuhan kewajiban perpajakan yang berisi mengenai penghapusan sanksi atas penyampaian/pelunasan SPT Tahunan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2019, Relaksasi batas waktu penampaian laporan realisasi dan investasi harta tambahan, atau realisasi penempatan harta tambahan, penghapusan sanksi atas penyampaian SPT Masa PPh pemotongan/pemungutan untuk Masa Februari 2020, dan Realisasi batas waktu pengajuan permohonan upaya hukum. Dari Insentif dan Relaksasi perpajakan di atas apakah dirasa sudah sangat efekti bagi para pelaku usaha yang terdampak resesi ekonomi akibat Covid-19?

Tentunya, tidak dipungkiri bahwa kebijakan di bidang perpajakan tersebut membantu para pelaku usaha, akan tetapi sangat menarik apabila kita menganalisis permasalahan resesi di tahun kembar ini menggunakan jenis sektor usaha yang paling terdampak resesi pada saat ini.

Pertama, adalah sektor usaha seperti pariwisata, perhotelan dan penerbangan yang paling parah terkena imbasnya. Beberapa destinasi wisata seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok mengalami penurunan pengunjung yang cukup drastis.

Pada Februari 2020, sebanyak 392.824 wisatawan datang ke bali menurut kantor imigrasi Bali dan angka ini turun sebesar 33% sejak Januari akibat Virus Corona. Apalagi, saat ini, diterapkan larangan bagi WNA dengan klasifikasi tertentu untuk datang ke Indonesia.

Akibatnya adalah terdapat 698 hotel yang sudah tutup di seluruh Indonesia. Di sisi lain, industri penerbangan mendapatkan pukulan serupa. Penurunan hampir 50% dialami oleh beberapa maskapai penerbangan di Indonesia.

Akan lebih tepat lagi apabila insentif perpajakan tidak hanya terbatas pada sektor Industri manufaktur yang bertujuan khusus ekspor atau Kelompok Industri Tujuan Ekspor, sektor pariwisata dan transportasi udara yang sejatinya menyumbah devisa cukup banyak di Indonesia seolah tidak mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan perpajakan saat ini.

Kedua, adalah sektor indutri Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), perlu diingat bahwa perekonomian di Indonesia hampir 97% digerakkan oleh sektor industri UMKM yang artinya hanya 3% perekonomian digerakkan oleh korporasi besar. Pemerintah khususnya kementrian keuangan akan lebih baik jika memberikan perhatian khusus dan kebijakan yang ekstra dalam mendongkrak laju dan pertumbuhan UKMK di Indonesia, apalagi nasib mereka saat ini ditengah resesi ekonomi yang kian mengancam Sustainable Business UKMK di Indonesia.

Saat ini, ada wacana untuk membebaskan pajak bagi UMKM yang dahulunya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pemerintah harus berusaha lebih optimal dalam mempertahankan UMKM di Indonesia, tidak hanya pada kebijakan perpajakan, tetapi monitoring dan pengembangan yang berkelanjutan perlu dilakukan pada saat ini. Dan, pada saat masa pemulihan resesi yang diprediksi memasuki lampu kuning (masa pemulihan) di Juni-Juli 2020, dan lampu hijau (masa normal) di Agustus-September 2020.

Kesimpulannya, diperlukan kebijakan yang tepat sasaran dalam setiap sektor industri serta tidak diskriminatif dan segera, resesi ini adalah pembelajaran untuk kita semua, kebijakan yang cepat dan tepat khususnya di bidang perpajakan sangat diperlukan.

Sedangakan kebijakan dan koordinasi antar kementerian pemerintahan sangat penting dalam mengantisipasi resesi di Indonesia.

Semoga, resesi ekonomi ini dapat segera diakhiri dan kita menantika masa pemulihan di mana ekonomi mulai membaik pasca masa resesi akibat Covid-19 dan mulai bahu-membahu, memulihkan ekonomi yang baik dan berdaulat. [nilahcom]

Penulis: Rio Johan Putra, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta