Awasi Bansos, Ridwan Kamil Kembali Kirim Surat Hingga ke Tingkat RW

Awasi Bansos, Ridwan Kamil Kembali Kirim Surat Hingga ke Tingkat RW
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

INILAH, Bandung- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mengirim surat kepada kota kabupaten guna kembali mendata masyarkat yang berhak mendapatkan bantuan sosial (Bansos) dari provinsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pihak yang menerima bantuan ganda. 

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Daud Achmad mengatakan, terkait pendataan ini telah dibahas oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Minggu (19/4/2020) malam.

"Tadi malam kita rapat dengan Pak gubenur ini masih membahas pendataan ini. Artinya kita akan berkirim surat kembali ke bupati walikota sampai ke tingkat RW untuk bisa mendata lagi," ujar Daud Achmad, Senin (20/4/2020).

Daud melanjutkan, akan meminta tanggung jawab mutlak RT maupun RW terkait pendataan warga yang berhak mendapatkan bansos lantaran terkena imbas dari Pandemi Covid-19. Arinya data yang disampaikan  by name by addres yang diajukan bupati/walikota atau RT/RW itu adalah tanggung jawab mutlak dari yang mengajukan nama. 

"Mereka yang mendapat bantuan sosial ini tidak mendapatkan dua jenis bantuan sosial atau tidak ganda. Mereka juga yang benar-benar masuk kriteria masyarkat memang miskin dan rawan miskin karena terdampak covid," paparnya. 

Saat ini pihaknya masih terus menghitung jumlah kepala keluarga yang berhak mendapatkan bansos. Di mana saat ini terdata ada sekitar 7-8 juta kepala keluarga yang berhak mendapatkan bantuan senilai Rp500 ribu tersebut. Jumlah tersebut terbagi dari Rp150 uang tunai dan Rp350 ribu bahan pokok. 

Daud tak menampik,  terdapat selisih data yang ditemukan mengingat sementara ini pendataan masih berpatokan kepada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Ini ke depan mudah-mudahan akan banyak lagi bantuan yang diberikan. Kita sedang mempadankan mana bantyan kementerian mana yang akan di berikan oleh masyarkat mana bantuan gurbenur, mana bantuan kemendes. Nah ini yang sedang kita pilah," paparnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, masyarkat akan mendapat bansos dari berbagai sumber, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kementerian sosial, presiden, hingga kabupaten kota. Bantuan ini akan dimanfaatkan untuk masyarkat yang benar masuk dalam kriteria. Tak terkecuali pada sopir angkutan kota maupun travel yang memang terkena imbas dari Covid-19.

"Jika para supir angkot dan angkutan umum, travel dan lain lain, ialau mereka sudah benar-benar tidak mempunyai lagi uang untuk makan itulah yang berhak mendapatkan bantuan sosial," pungkas Daud. (riantonurdiansyah)