Apindo Keberatan Pelaksanaan Test Rapid Covid 19 Dibiayai Perusahaan

Apindo Keberatan Pelaksanaan Test Rapid Covid 19 Dibiayai Perusahaan
foto: INILAH/Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bogor nomor 16 tahun 2020 perusahaan non yang bergerak di kebutuhan pokok, alat atau kebutuhan kesehatan, logistik, peredaran uang, bahan bakar minyak (BBM), bahan baku industri, keperluan eksport import, yang menyangkut keperluan pertahanan dan keamanan diminta untuk meliburkan sementara pekerjanya demi suksesnya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kalaupun tetap nekat, maka Pemkab Bogor maupun Pemprov Jawa Barat meminta perusahaan yang masih beroperasi melakukan test rapid corvid 19 para karyawannya untuk mencegah penyebaran wabah virus corona.

"Kalau pabrik mau tetap beroperasi maka pihak manajemen pabrik harus menjamin kesehatan karyawannya dengan melaksanakan rapid test covid 19 dan melaksanakan langkah - langkah prosedur kesehatan," ujar Ade Yasin Bupati Bogor kepada wartawan, Selasa (21/4).

Pendapat yang sama juga disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat mengunjungi PT Multi One Plus di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu menegaskan pelaksanaan test rapid covid 19 harus secara massif harus dilakukan perusahaan apabila mau tetap beroperasi seperti biasanya.

"Perusahaan atau pabrik yanh mau tetap beroperasi seperti biasa di masa penerapam PSBB harus bisa menyakinkan pemerintah daerah dengan hasil negatif test rapid covid 19 para karyawannya," tegas Ridwan Kamil.

Permintaan atau persyaratan yang dinyatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil maupun Bupati Bogor Ade Yasin ditanggapi dingin oleh Apindo Kabupaten Bogor.

Ketua Apindo Kabupaten Bogor Alexander Frans mengatakan cukup sulit menutup operasional pabrik ditengah masih banyaknya order kerja karena ini tidak hanya menyangkut kebutuhan pekerja maupun perusahaan tetapi juga karena kontrak kerja.

"Kalau perkantoran mungkin masih bisa diliburkan atau kerja dirumah, tetapi kalau semua dipukul rata kalau ada pabrik yang harus memenuhi permintaan order itu kan harus dilaksanakan karena ini menyangkut perjanjian kerja. Selain itu kita kan juga harus memikirkan kebutuhan hidup para para karyawan," kata Alexander.

Mengenai syarat atau kewajiban perusahaan melaksanakan test rapid covid 19 untuk bisa tetap beroperasi, ia menjelaskan bahwa itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah bukannya tanggung jawab perusahaan.

"Untuk mencegah penyebaran wabah virus corona kita sudah melaksanakan prosedur kesehatan seperti kewajiban memakai masker, pengurangan tenaga kerja, pengurangan jam kerja, pengecekan suhu tubuh dan menyediakan tempat cuci tangan di banyak tempat. Namun untuk kewajiban perusahaan atau pabrik melaksanakan test rapid covid 19 terus terang kami keberatan karena biayanya  bisa mencapai Rp 500 ribu dikali ratusan atau ribuan orang, selain itu saya melihat pelaksanaan test rapid covid 19 adalah tanggung jawab pemerintah dan kalau kami yang membayar bisa saja pelaksanaanya tidak independen," jelasnya. (Reza Zurifwan)