Pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan KC Bandung Kawal Kepatuhan Badan Usaha

Pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan KC Bandung Kawal Kepatuhan Badan Usaha
Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan KC Bandung Semester I Tahun 2020 dilaksanakan melalui video conference. (istimewa)

INILAH, Bandung – Di tengah penyebaran Pandemi Wabah Corona Virus Desease (Covid-19) yang terus meluas dan adanya imbauan physical distancing dari pemerintah, kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan KC Bandung Semester I Tahun 2020 dilaksanakan melalui video conference.

Hal tersebut menjadi bukti komitmen BPJS Kesehatan Cabang Bandung bersama pemangku kepentingan untuk melaksanakan koordinasi dengan tetap memperhatikan protokol selama masa Covid-19.

Setelah ditetapkannya pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional, tentu berpengaruh terhadap perekonomian hingga ke operasional perusahaan di berbagai sektor. Hal ini juga berimbas pada status pekerja, tidak sedikit yang dirumahkan bahkan beberapa perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kondisi demikian menjadi pembahasan penting dalam kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan yang dilaksanakan pada Kamis (16/04). Bagaimana pun, perlu dilakukan langkah antisipasi terhadap menurunnya kemampuan membayar iuran JKN-KIS segmen peserta Penerima Upah (PPU).

“Dengan melihat kondisi saat ini, tentu ada dampak signifikan baik bagi perusahaan maupun pekerja. Pendapatan perusahaan yang menurun akan berakibat juga pada kemungkinan terganggunya pembayaran iuran JKN-KIS. Untuk itu, bersama Anggota Forum, kita ingin  memastikan Badan Usaha tetap memenuhi hak pekerjanya,” papar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Mokhamad Cucu Zakaria, dikutip dari rilis yang INILAH diterima.

Terkait pekerja yang mengalami PHK sesuai dengan kriteria sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Cucu menyampaikan bahwa pekerja tersebut masih memiliki haknya, yakni memperoleh manfaat jaminan kesehatan maksimal enam bulan setelah PHK tanpa membayar iuran.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Bandung Firman Setiawan menyampaikan bahwa pihaknya tetap berkomitmen melaksanakan fungsi dan wewenang selaku aparat penegak hukum, walau dalam masa pandemi.

“Pandemi Covid-19 tentu berimbas kepada penerimaan iuran JKN-KIS karena ada beberapa Badan Usaha yang mengajukan penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan. Hal ini menjadi potensi Badan Usaha yang menunggak iuran. Untuk penegakan hukum dilapangan terkait kasus ini, kami siap berkoordinasi teknisnya dengan BPJS Kesehatan melalui bantuan hukum ataupun pertimbangan hukum,” jelas Firman.

Melalui Forum yang juga melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, dan UPTD Pengawasan ketenagakerjaan Wilayah IV, mereka siap mendukung dan mengawal kepatuhan badan usaha terhadap Program JKN-KIS dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha. (sur)