9.104 Pekerja Dirumahkan dan PHK, Ini Permintaan SPN ke Pemerintah

9.104 Pekerja Dirumahkan dan PHK, Ini Permintaan SPN ke Pemerintah
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Akibat pandemi Covid-19, sebanyak 465 pekerja di Kabupaten Bogor yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, sebanyak 8.639 pekerja lainnya dirumahkan 143 perusahaan yang beralasan laju usahanya terdampak.

Melihat kondisi ini, Ketua DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan pun meminta pihak Balai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Jawa Barat dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor untuk memastikaan apakah 143 perusahan tersebut telah memenuhi mekanisme yang berlaku.

"Kalau mau ada karyawan di-PHK, dirumahkan atau memutuskan sepihak kontrak kerja  itu tidak bisa langsung tetapi harus sesuai mekanisme terlebih dahulu seperti pengurangan jam kerja, pengurangan hari kerja, pengurangan gaji level manajer, konsultasikan dengan pemerintah daerah dan dialog bipartit. Kalau perusahaan tidak melakukan sesuai mekanisme maka itu adalah sebuah pelanggaran UU Ketenagakerjaan hingga dalam kesempatan ini saya meminta pemerintah daerah atau Pemprov Jawa Barat memastikan tegaknya peraturan," kata Iwan kepada wartawan, Rabu (22/4/2020).

Terkait bantuan sosial berupa kartu prakerja, dia menegaskan insentif dari pemerintah pusat itu tidak menghapus kewajiban perusahaan dalam menyejahterakan karyawannya.

"Bantuan sosial berupa kartu prakerja ini kan subsidi negara atau pemerintah pusat selama 3-4 bulan dan bukan berarti menghapus kewajiban perusahaan dalam membayar pesangon atau gaji pokok bagi para pekerja yang telah dirumahkan," tegasnya.

Khusus kepada pengawas ketenagakerjaan, Iwan berharap mereka menjemput bola karena ia sudah menerima laporan ada perusahaan yang telah memPHK atau merumahkan karyawannya tetapi tidak melaporkannya kepada pemerintah daerah ataupun Pemprov Jawa Barat.

"Pengawas ketenagakerjaan harus aktif menjemput bola karena dirinya mendengar laporan bahwa ada perusahaan memanfaatkan penyebaran wabah virus corona untuk mem-PHK pekerjanya padahal alasan PHK bukan karena hal itu, pelanggaran terselubung ini harus disikapi Balai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Jawa Barat dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor," harap Iwan.

Dihubungi terpisah, Ketua Apindo Kabupaten Bogor Alexander Frans menuturkan jajarannya belum mendapatkan laporan terkini mengenai jumlah pekerja yang dirumahkan atau di-PHK.

"Memang ada kemungkinan aji mumpung hingga perusahaan yang 'nakal' memanfaatkan penyebaran wabah virus corona untuk mem-PHK pekerjanya. Kami berharap pemerintah daerah atau Pemprov Jawa Barat mengawasi hal itu dan bagi semua pihak. Kami juga berharap mendapatkan surat tembusan jumlah pekerja yang telah dirumahkan atau di-PHK karena bagaimanapun kami ingin membantu pemerintah daerah untuk turut menciptakan iklim investasi yang baik," tutur Alexander. (Reza Zurifwan)