Pengusaha Konstruksi Menjerit, Kadin Kota Bogor Minta Pemkot Beri Perhatian

Pengusaha Konstruksi Menjerit, Kadin Kota Bogor Minta Pemkot Beri Perhatian
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Pengusaha jasa kontruksi yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberikan perhatian juga solusi. Itu menyusul terbitnya surat keputusan penghentian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang ditujukan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan ditandatangani Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat. 

Dalam surat tertulis jika dalam menangani pandemi Covid-19, maka semua hal yang berkaitan dengan proyek baik itu konstruksi, pengadaan serta konsultan ditiadakan. Untuk pekerjaan yang sudah lelang pun dari 7 paket hampir setengahnya dibatalkan. Kemudian, yang telah dikerjakan tidak bisa dibayarkan karena uangnya tidak ada. 

"Jelas ini membingungkan atau membuat galau kami sebagai pelaku usaha. Apakah benar semua proyek mulai yang lelang sampai penunjukan langsung ditiadakan. Ditambah ada edaran terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), untuk bidang jasa konstruksi masih diperbolehkan beroperasional. Artinya, kenapa ada surat penghentian semua proyek jika kantor di bidang konstruksi masih bisa buka," ungkap Wakil Ketua Kadin Kota Bogor Bidang Konstruksi, Agus Lukman didampingi perwakilan Satgas Kadin Tumpal Panjaitan dan Muslimin, Rabu (22/4/2020) sore.

Agus melanjutkan, seharusnya ada opsi dari Pemkot Bogor yang bisa membantu pelaku usaha di bidang konstruksi ini, karena jika didiamkan seperti ini akan menjadi bom waktu dikemudian hari. 

"Apa tidak dipikirkan sebelum mengeluarkan surat edaran itu. Bagaimana nasib pekerja lapangan dan karyawan yang tergabung dalam perusahaan yang ada dibelasan asosiasi yang menjadi anggota Kadin ini. Tentunya kami juga terdampak dan bakal muncul ribuan pengangguran yang baru," terang Agus.

Sementara itu, Tumpal Panjaitan menambahkan, sebaiknya pemkot tidak menghilangkan sama sekali paket proyek yang sudah direncanakan. Bisa saja, ribuan pekerjaann yang sifatnya penunjukan langsung (PL) masih bisa dikerjakan. Konkritnya, pekerjaan itu bisa dilakukan secara padat karya dengan melibatkan warga Kota Bogor dalam menyelesaikan proyek-proyeknya. Atau langkah lainnya, semua pekerjaan menjadi pekerjaan multi years. 

"Kami memang belum tahu kapan wabah ini selesai. Sehingga, alangkah baiknya semua paket bisa dikerjakan secara multi years," tuturnya.

Ditempat yang sama, anggota Satgas Kadin lainnya Muslimin berharap, ada keberpihakan pemkot dengan menyiapkan stimulus kepada pengusaha jasa konstruksi di Kota Bogor di tengah kondisi seperti ini. Jika melihat dipusat, maka paket proyek di kementerian tetap berjalan meski waktunya kadang mundur sedikit. Hal ini tentu menjadi harapan jajaran Kadin juga dimana Pemkot Bogor tidak serta merta mengagalkan semua paket proyek yang ada. 

"Kami mendukung langkah pemkot dalam penanganan pandemi ini. Hanya saja, jangan seperti ini. Dan dalam waktu dekat, Kadin atau perwakilannya berharap bisa duduk bersama dengan Wali Kota Bogor Bima Arya atau wakilnya Dedie A Rachim dalam menyikapi kegelisahan para pengusaha tersebut," bebernya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, dirinya meminta kepada Bappeda dan Bapenda menjadi motor atau leading untuk melakukan kajian yang sangat detail. Dipelajari dan dianalisis semua kegiatan-kegiatan yang tahun ini dikoreksi dan digeser untuk alokasi Covid-19. 

"Target dan indikator akan kami sesuaikan setelah kami melakukan analisis juga kajian yang mendalam dan detail mengenai semua kegiatan-kegiatan yang terkoreksi karena direalokasi dan di refocusing untuk kegiatan Covid-19. Dua OPD itu harus melakukan analisis dan kajian mengenai program 2020 yang digeser ke Covid-19 ini, kemudian dampaknya bagi target-target yang sudah kami tetapkan berdasarkan RPJMD, itu penting," ungkapnya.

Bima melanjutkan, selain itu dalaam menyusun perencanaan 2021, yang pertama harus dilihat terlebih dahulu mana target prioritas yang terdampak karena adanya realokasi untuk Covid-19. Poin kedua, baru dilihat seberapa ruang yang  dimiliki untuk menutup kebutuhan itu bagi anggaran 2021. Poin ketiga baru kemudian merumuskan atau melakukan formulasi untuk kegiatan-kegiatan di 2021yang masih terkait dengan penanganan dari dampak Covid-19. Baru kemudian setelah itu ruang yang tersisa bisa digunakan dalam konteks perencanaan normal dari RPJMD.

"Untuk tahun 2021 juga akan dialokasikan anggaran untuk pemulihan atau recovery dari dampak Covid-19. Tentu kita berharap Covid-19 ini akan berakhir tahun ini, tidak memanjang sampai tahun depan. Dengan asumsi bahwa Covid-19 ini selesai tahun ini, tahun depan adalah momentum untuk recovery dan pemulihan," bebernya.

Menurutnya, ada dua konteks anggaran untuk 2021 yang akan dialokasikan sesuai dengan konteks kelanjutan pemulihan Covid-19. Yang pertama adalah mengangkat kembali segmen yang terpuruk atau segmen yang terdampak, artinya normalisasi dari nol. Semua berbicara berbagai macam dimensi, terutama dimensi ekonomi dan kesehatan. Itu poin pertama konsep dan prinsip anggaran 2021. Yang kedua, adalah ruang untuk inovasi kegiatan-kegiatan agar terjadi akselerasi dalam pemulihan. 

"Tahun 2020 ini kami mengalami pukulan telak dan besar sekali terkait dengan PR di Kota Bogor. Saya meminta kepada semuanya terutama Bapenda dan Bappeda untuk berpikir kreatif dan inovatif mencari ruang-ruang inovasi untuk menggenjot dan menambah PAD sekarang dan tahun depan. Dalam upaya menggenjot PAD tahun depan, contoh sektor wisata, MICE yang bisa dipacu. Untuk itu, saya ingin agar program-program strategis yang direncanakan tahun ini tetap berjalan seperti Proyek Pelebaran Otista, Proyek Penataan Kawasan Suryakencana," paparnya.

Bima menganggap dua Mega proyek itu penting, karena itu akan membantu recovery lebih cepat tahun depan. Apabila kawasan itu tahun ini jadi dibangun, tahun depan recovery di bidang wisata akan lebih cepat. Tetapi kalau tahun ini ditunda, konsekuensi harus menunggu lebih lama lagi. (Rizki Mauludi)