Hari Pertama PSBB Bandung, Ribuan Motor dan Ratusan Mobil Langgar Aturan

Hari Pertama PSBB Bandung, Ribuan Motor dan Ratusan Mobil Langgar Aturan
Kapolrestabes Bandung Kombes Ulung Sampurna Jaya. (Ridwan Abdul Malik)

INILAH, Bandung - Hari pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bandung, ribuan kendaraan roda dua mendapatkan teguran. Bahkan 200 orang diantaranya, masih nekat melakukan boncengan dalam berkendara.

Kapolrestabes Bandung Kombes Ulung Sampurna Jaya mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya, sebanyak 1.488 kendaraan roda dua diberikan teguran oleh petugas kepolisian. Pelanggarannya pun bervariatif, mulai dari tidak memakai masker hingga berboncengan beda alamat.

"Diantaranya tidak menggunakan masker sebanyak 338 orang, tidak menggunakan sarung tangan sebanyak 875 orang, kemudian yang melebihi jumlah kapasitas sebanyak 75 orang, dan berboncengan beda alamat sebanyak 200 orang," ucap Ulung di Jalan Otista, Kota Bandung, Rabu (22/4/2020).

Kemudian, Ulung juga menyebutkan, jumlah teguran untuk kendaraan roda empat pada penerapan PSBB di Kota Bandung berjumlah 601 kendaraan. Dengan pelanggaran yang bervariatif, satu diantaranya jumlah muatan atau penumpang melebihi kapasitas penumpang yang telah ditetapkan dalam aturan PSBB.

"Adapun untuk teguran roda empat itu sebanyak 601 kendaraan, tidak menggunakan masker sebanyak 281, kelebihan penumpang sebanyak 230, jaga jarak di angkutan umum sebanyak 90 orang," ujar Ulung.

Selain itu, Ulung mengungkapkan, pihaknya juga memberikan teguran berupa blanko teguran sebanyak 50 kendaraan. Pemberian blanko tersebut dilakukan secara selektif, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dinilai cukup berat.

Lebih lanjut, Ulung menuturkan, terdapat pula masyarakat yang diminta untuk menurunkan penumpangnya dikarenakan tidak menggunakan masker dan berbeda alamat di E-KTP.

"Jadi 50 orang kita berikan blangko, Kita memilih seleksi kita berikan, karena melihat diskresi kepolisian memang layak hanya teguran saja," tutur Ulung.

"Tapi ada juga yang memang harus dikasih blangko. Teguran kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran PSBB. Adapun mereka tidak diberi blangko tapi disuruh balik. Ada juga yang mendapat (blanko) dan turun disitu," pungkas Ulung. (Ridwan Abdul Malik)