Gubernur Jabar Ridwan Kamil Minta Pengawasan PSBB Siang dan Malam

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Minta Pengawasan PSBB Siang dan Malam
Foto: Syamsuddin Nasoetion.

INILAH, Bandung- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ingin memastikan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Jabar berjalan dengan maksimal. Karena itu, dia meminta pengawasan dilakukan siang dan malam mengingat masih ditemukan keramaian warga. 

Emil-sapaan Ridwan Kamil- mengatakan, sejauh ini pun terjadi penurunan arus lalu lintas yang signifikan. Hal tersebut berdasarkan tinjauan langsung, khususnya di wilayah Bodebek. Kendati demikian, dia tak menampik, masih terjadi kerumunan yang justru terjadi ada malam hari. 

"Selang beberapa hari (penerapan PSBB) masih ramai. Makanya kita harus konsisten. Bupati, kapolres jangan hanya siang (mengawasi) kalau malam rame lagi, jadi bikin shift-shift an," ujarnya,  Rabu (22/4/2020) 

Diketahui, Emil juga telah meninjau pelaksanaan PSBB di wilayah Bandung Raya yang mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang.

Meski tak merinci, dia mengklaim terjadi penurunan intensitas lalu lintas di lima daerah tersebut. Namun, tetap ada aturan pelaksanaan PSBB masih belum tersosialisasikan dengan baik. Dia mencontohkan masih ada pengendara yang tidak memakai masker atau mengurangi kapasitas penumpang dalam kendaraan roda empat.

“Ketegasan kedisiplinan dalam PSBB harus terus diperlihatkan, saya titip pada pak bupati dan walikota untuk terus melakukan pengecekan-pengecekan. Apakah melakukan protokol kesehatan pake masker atau tidak. Tadi di mobil sedan (masih ditemukan) posisi (kapasitas penumpang) maksimal. Kedua, yang harus dicek adalah niat berkegiatan. Yang harus dikecualikan ada delapan, yakni untuk keperluan logistik, kesehatan, pangan dan lain-lain,” paparnya.

Karena itu, Emil mengingatkan masyarakat mengenai sanksi berupa surat tilang atau teguran. Itu akan berpengaruh pada saat pembuatan SKCK. Artinya, yang melakukan pelanggaran akan susah mendapatkan surat kelakuan baik karena pelanggaran PSBB masuk ke dalam pelanggaran hukum. Termasuk warga yang hendak keluar rumah harus memiliki izin dari RT.

"Cukup kalimat pak RT, kalau ada pengecekan anda mau kemana udah minta izin pada pemerintah setempat,” kata dia. (riantonurdiansyah)