Umbara : Bukan Tidak Mau Rapid Test, Tapi Prioritaskan Rakyat KBB

Umbara : Bukan Tidak Mau Rapid Test, Tapi Prioritaskan Rakyat KBB
Foto : Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna (Istimewa)

INILAH, Ngamprah- Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna angkat suara soal isu yang beredar terkait diri dan keluarganya yang enggan melakukan rapid test. Pasalnya, isu yang beredar via aplikasinya WhatsApp tersebut menyebut Umbara dan keluarga menolak pemeriksaan rapid tes sebanyak tiga kali.

"Saya baru satu kali ditawarkan untuk rapid testnya, terus lagi pas kemarin ada, lebih baik digunakan untuk masyarakat dulu yang benar-benar membutuhkan, kalau bupati dan keluarganya masih mampu biaya sendiri juga," kata Umbara saat dihubungi INILAH, Rabu (22/4/2020).

Umbara mengungkapkan, Pihak lebih mengutamakan kesehatan masyarakat. Namun, kalau masalah kesehatan menyebutkan tidak mau, lanjut Umbara, jangankan kesehatan keluarga, kesehatan masyarakat juga jadi prioritas.

"Ini perlu diluruskan, mana mungkin bupati tidak mau. Kita juga sudah melakukan tes, tapi tidak memakai biaya dari APBD," ungkapnya.

Umbara mengaku, pihaknya selama ini memperjuangkan masyarakat, mulai dari kesehatan hingga sembako. Berarti, kata dia, ini bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam pencegahan Covid-19 agar tidak menular di masyarakat dan keluarga.

Terkait rencana rapid, kata Umbara, dari kemarin sudah dilakukan bahkan satu bulan yang lalu. Sudah bukan di rapid test lagi, tapi sudah di laboratorium. Bukan tidak mau, kata dia, utamakan dulu masyarakat, kalau misalkan ada yang positif coba dibereskan dahulu.

"Kalau mau juga, saya dan keluarga tinggal rapid test sendiri tanpa harus menggunakan dana APBD," ujarnya.

Senada dengan Umbara, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Hernawan mengakui, sebetulnya tidak menolak, bupati mendahulukan dulu masyarakat, karena rapid testnya datang secara bertahap tidak sekaligus. Kemudian, lanjut dia, tenaga kesehatan belum diperiksa karena lebih mendahulukan yang masyarakat terpapar.

"Saat tenaga kesehatan datang untuk melakukan rapid test, bapaknya lagi rapat. Terus bapak bilang, karena rapid tes terbatas dahulukan masyarakat, kan ini banyak masyarakat yang ODP dan PDP. Jadi bukan menolak lebih memprioritaskan masyarakat daripada Dinkes dan Bupati," ujarnya.

Terkait insentif, lanjut Hernawan, sedang di proses karena anggarannya tidak sembarangan.

"Total keseluruhan rapid test sampai hari ini sudah 1400," pungkasnya. (agus sn).