Musrenbang 2020, Rehabilitasi Dampak Covid-19 Prioritas Pembangunan Jabar

Musrenbang 2020, Rehabilitasi Dampak Covid-19 Prioritas Pembangunan Jabar
foto: Humas Pemprov Jabar

INILAH, Bandung-Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jabar Tahun 2020 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jabar Tahun 2021 melalui video conference dari Jabar Command Center, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (22/4/2020).

Dalam sambutannya, Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- berujar bahwa Musrenbang jarak jauh perdana di tengah pandemi ini tidak mengurangi semangat untuk memaksimalkan pembangunan demi Jabar Juara Lahir dan Batin.

"Saat ini kita masih berjuang menjalankan pemerintahan agar masyarakat terlayani dengan baik di tengah pandemi global COVID-19," ucap Kang Emil saat membuka Musrenbang Jabar 2020.

"Memperhatikan arahan presiden kepada pemda provinsi dan kabupaten/kota, agar kita melakukan tiga fokus kegiatan yakni memaksimalkan kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19, memaksimalkan social safety net (jaring pengaman sosial) dalam bentuk bantuan sosial, dan memastikan kesiapan stok pangan di daerah," tuturnya.

Untuk itu, Kang Emil menjelaskan bahwa pemda provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk refocusing dan realokasi penggunaan APBD. Provinsi Jabar sendiri mendapatkan total anggaran refocusing dan realokasi sebesar Rp7,9 triliun.

"Jika dijumlahkan kekuatan APBD provinsi dan kabupaten/kota se-Jabar, ada Rp10,8 triliun yang menjadi refocusing APBD (2020) dalam penanganan COVID-19," kata Kang Emil.

Rinciannya, refocusing dan realokasi APBD provinsi dan kabupaten/kota dengan total Rp10,8 triliun itu ditujukan untuk bidang kesehatan sebesar Rp4,4 triliun, Rp6,3 triliun untuk Program Jaring Pengaman Sosial, dan Rp133,6 miliar untuk penunjang lain.

"Saya sampaikan apresiasi kepada pemda kabupaten/kota yang telah refocusing dan realokasi anggaran APBD 2020 dan saya ajak untuk bangkit dan berkolaborasi dalam menangani pandemi ini," ucap Kang Emil.

"Musrenbang 2020 momentum yang penting dalam perencanaan pembangunan 2021, di mana ada dua agenda penting yaitu pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 dan mendukung tahapan tahun ketiga pencapaian visi misi dalam RPJMD (2018-2023) yakni terwujudnya Jabar Juara Lahir dan Batin melalui inovasi dan kolaborasi," katanya.

Terkait tema pembangunan di 2021 yaitu Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah, Kang Emil berharap semua daerah bisa meyamakan tema dan fokus, di mana ada peningkatan dan pemenuhan layanan dasar, konektivitas wilayah, pemulihan ekonomi masyarakat, dan penguatan kesehatan masyarakat.

"Sebagai upaya melakukan percepatan, terdapat satu tambahan prioritas pembangunan daerah yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19," ucap Kang Emil.

Dirinya pun menjelaskan, refocusing dan realokasi anggaran 2020 membuat perlambatan dalam pencapaian target pembangunan yang berdampak langsung pada perencanaan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. 

"Untuk itu dibutuhkan koreksi terhadap proyeksi target indikator makro pembagunan Provinsi Jabar. Yang harus dikoreksi atara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka yang mungkin naik, dan tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita yang semakin dalam," kata Kang Emil.

"Pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan, diharapkan kualitas perencanaan tahun 2021 lebih fokus, terinci, punya indikator jelas dan terukur oleh semua tingkat pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing demi mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin," ujarnya.

Dalam laporannya, Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, terdapat total 9.607 kegiatan dengan total biaya Rp35,3 triliun dari rekapitulasi usulan kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2021.

Sementara di tengah penyusunan dan pelaksanaan Musrenbang serta pelaksanaan APBD 2020, Setiawan berujar, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar turut merasakan dampak pandemi global COVID-19.

"Tema pembangunan Jabar di 2021 ikut disesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu menjadi Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah," ucap Setiawan.

Adapun, tiga tujuan Musrenbang tahun ini adalah pertama, menyepakati usulan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah Provinsi Jabar dan kabupaten/kota tahun 2021.

Kedua, menyepakati usulan program dan kegiatan prioritas pembangunan pemerintah daerah yang disinkronkan dengan arah kebijakan, prioritas, sasaran pembangunan, dan kebijakan strategis nasional.

"Dan ketiga adalah menjaring masukan terhadap penyempurnaan dokumen rancangan RKPD untuk penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi tahun 2021," tutur Setiawan.

Sebelum Musrenbang Jabar Tahun 2020 terkait Penyusunan RKPD Tahun 2021 ini dibuka, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut memberikan arahan sekaligus strategi pemerintah pusat di bawah komando Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Selain itu, Tito mengingatkan tantangan yang akan dihadapi oleh Jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dengan tiga macam masyarakat yakni masyarakat informatif, industri, dan masyarakat pertanian/perkebunan.

Sementara terkait pandemi COVID-19, Tito mengapresiasi tingginya refocusing APBD Provinsi Jabar dan menilai bahwa penanganan COVID-19 di Jabar sudah konseptual, sistematis, dan cepat.

Dalam Musrenbang tersebut, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Pemda Provinsi Jabar dan LIPI serta penayangan video pengumuman Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2020 Tingkat Provinsi Jabar.

Selain Sekretaris Daerah Jabar, turut mendampingi gubernur di Jabar Command Center adalah Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum serta Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat.

Musrenbang Jabar 2020 dalam rangka penyusunan RKPD 2021 diikuti antara lain Forkopimda Jabar, Bupati/Wali Kota se-Jabar, Sekretaris Daerah se-Jabar, Ketua LIPI Laksana Tri Handoko, Komisi IX dan XI DPR RI, DPD Perwakilan Jabar, anggota DPRD Jabar, serta kepala perangkat daerah.