Ini Penyebab Bantuan Beras dari Pemkab Bogor Belum Disalurkan

Ini Penyebab Bantuan Beras dari Pemkab Bogor Belum Disalurkan
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan. (Reza Zurifwan)

INILAH, Bogor - Bantuan sosial berupa beras sebanyak 30 Kg perbulan selama 3 bulan dari Pemkab Bogor kepada 200 ribu masyarakat terdampak penyebaran wabah virus corona (covid 19) belum bisa diwujudkan sebelum bulan suci Ramadan seperti target sebelumnya.

"Awalnya bantuan sosial berupa beras sebanyak 30 Kg per rumah tangga miskin non data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) disalurkan pada hari ini, namun karena MoU antara Pemkab Bogor dengan Polisi dan TNI belum selesai maka bantuan beras ini belum bisa disalurkan," ucap Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan kepada wartawan, Kamis (23/4).

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor ini berharap keterlambatan penyaluran bantuan beras ini bisa segera diantisipasi dengan akan tuntasnya MoU antara Pemkab Bogor dengan Polisi dan TNI.

"Kami tentunya menargetkan MoU antara  
Pemkab Bogor dengan Polisi dan TNI bisa segera ditanda tangani hingga bantun berupa beras ini tidak telat - telat banget sampai ditangan warga terdampak penyebaran wabah virus corona," harapnya.

Ayah lima orang anak ini menuturkan dengan bekerjasama dengan Polisi dan TNI, bantuan sosial dari Pemkab Bogor ini tak hanya tepat sasaran tetapi juga meminimalisir potongan - potongan seperti pengurangan berat beras.

"Kami melibatkan Polisi dan TNI dalam penyaluran bantuan sosial itu agar tidak ada bantuan yang salah sasaran, double sasaran dan juga berkurangnya berat beras. Tapi menurut saya agak sulit kalau mengurangi berat beras karena kan mudah dikontrolnya," tutur Iwan.

Dalam kesempatan ini, ia juga meminta agar warga tak membanding - bandingkan bantuan sosial dari pemerintah pusat, Pemprov Jawa Barat dengan bantuan serupa dari Pemkab Bogor.

"Bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat, Pemprov Jawa Barat dan bantua dari Pemkab Bogor jangan dibanding - bandingkan karena kami ini pintu terakhir, jika bantuan dari pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat kurang, maka Pemkab Bogor yang harus mengcovernya hingga bantuan sosial yang kami berikan itu nilainya lebih kecil tetapi dari segi jumlah lebih banyak," jelasnya. 

Terpisah, juru bicara Satuan Gugus Tugas Penangganan Covid 19 Kabupaten Bogor Syarifah Sopiah Dwikorawati melanjutkan kalaupun jumlah bantuan sosial dari pemerintah tidak mencukupi karena maka pihak RT dan RW bisa mendaftarkan masyarakat terdampak penyebaran wabah virus corona.

"Kalau ada masyarakat terdampak penyebaran wabah virus corona ada yang belum kebagian bantuan sosial dari pemerintah, silahkan pihak RT dan RW setempat mendaftarkan ke pemerintah desa atau kelurahan karena kami akan upayakan agar mereka mendapatkan bantuan sosial walaupun itu harus merecofusing atau menggeser anggaran yang lain untuk penyaluran bantuan sosial ini," lanjut Syarifah. (Reza Zurifwan)