Kisruh Izin Impor Buah dan Sayur Masuk Babak Baru

Kisruh Izin Impor Buah dan Sayur Masuk Babak Baru
Ilustrasi/Antara Foto

INILAH, Jakarta - Kisruh izin impor buah dan sayuran, memasuki babak baru lantaran pengusaha mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam keputusan izinnya dinilai sarat ketidakadilan.

Dalam hal ini, Asosiasi Eksportir-Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia (Aseibssindo) menggugat Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, terkait rekomendasi dan izin impor buah dan sayuran yang dianggap tidak jelas parameternya.

Kuasa Hukum Aseibssindo, Ayub A Fina, Kamis (23/4/2020) menjelaskan, gugatan dilayangkan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait pengelolaan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Di mana, asoasiasi merasa dipersulit kementan. Bahkan, dari pengelolaan yang dinilai diskriminatif, Asosiasi menduga ada permainan dalam penerbitan RIPH ini.

"Sebenarnya kalau masalah pertanian terkait RIPH, permohonan-permohonan itu rupanya para anggota ini mulai Desember 2019 sampai Maret 2020, kebanyakan diroll-back. Sementara posisi tertentu, pertanian diam-diam menerbitkan ada oknum kelompok tertentu" kata Ayub.

Ia mencontohkan, pada 17 Januari 2020, terdqpat 23 perusahaan yang sebenarnya boleh dikatakan sudah clean and clear. seluruh persyaratan sudah dipenuhi. Sehingga, patut bagi Kementerian Pertanian menerbitkan RIPH untuk 23 perusahaan itu. Anehnya, tak ada satu pun dari 23 yang mengajukan itu memperoleh rekomendasi, justru ada 3 lain yang terbit. "Pada saat yang sama, kita melihat ada pemanfaatan saja. Waktu itu, ada satu yang diterbitkan izinnya sangat fantastis yaitu sekitar 15.000 ton dan dipersoalkan di DPR itu," ujar Ayub yang juga Ketua Umum Aseibssindo.

Aseibssindo, kata dia, merasakan kejanggalan lainnya. Yakni, setelah diterbitkan izin untuk tiga perusahaan itu, kementan tidak lagi menerbitkan RIPH. Semua pengajuan dari banyak perusahaan diroll-back, atau harus mulai dari awal. Alasannya, ada masalah persyaratan teknis seperti tertera dalam Peraturan Nomor 39 Tahun 2009. "Dengan perjalanan ini, akhirnya kami lakukan upaya untuk mencari keadilan. Harapannya ke depan lebih baik. Karena saya gugat yang ketiga kali, dua kali sampai inkraacht," jelas dia.

Di sisi lain, penggugat menilai Kementerian Perdagangan (Kemendag) setali tiga uang. Kementerian Perdagangan sangat lamban dalam menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI). "Kita daftarkan gugatan terhadap Kemendag terkait penerbitan SPI tadi siang. Karena sejak bulan Maret, importir ini memasukkan permohonan tapi tidak diterbitkan sampai sekarang," kata Ayub.

Dalam aturan, semestinya Kementerian Perdagangan bisa menyatakan diterima atau tidak setelah dua hari menerima permohonan pengajuan izin impor. Jika diterima maka harus segera diterbitkan SPI. Sebaliknya, jika tidak diterima harus ada perbaikan sehingga dikembalikan. Namun, tak ada keterangan jelas dari Kemendag terhadap proses yang dijalani importir-importir dalam asosiasi.

"Kalau dalam kondisi force major pun, waktunya hanya tiga hari. Ini yang jadi dasar kita untuk mendaftarkan gugatan itu. Kemendag ini diduga melanggar UU, antara lain Permendag 44/2019, UU 18/2012 tentang pangan, UU 7/2014 tentang perdagangan, UU 13/2010 tentang holtikultura dan UU 5/1999 tentang praktik monopoli," katanya.

Persidangan perdana gugatan terhadap Kementan, diagendakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Rabu, 22 April 2020. Sayangnya, perwakilan Kementan tak hadir di siding itu.
Persidangan kemudian ditetapkan digelar pekan depan, Rabu (29/4/2020). Saat dikonfirmasi, pihak PTUN belum memberikan keterangan terkait agenda gugatan terhadap lembaga kementerian tersebut.

Untuk diketahui, Sekretaris Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Liliek Srie Utami mengatakan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) telah diproses secara elektronik untuk semua pemohon. Kementan menilai, pemrosesan tersebut sudah sesuai ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2020. "Proses pemberian RIPH dilakukan secara transparan dan dapat dipantau secara online," kata Liliek.

Khusus untuk impor buah anggur, RIPH yang sudah diterbitkan hingga 12 Maret 2020 telah mencapai 26.470 ton. Namun, tak disebutkan jelas perusahaan importir yang mendapatkan RIPH buah tersebut. [Inilahcom]