Dosen UPI: PSBB di Kota Bandung Belum Maksimal

Dosen UPI: PSBB di Kota Bandung Belum Maksimal

INILAH, Bandung - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah dimulai sejak hari Rabu, tanggal 22 April 2020 di Kota Bandung. Sama seperti kota-kota yang sudah mendahului menggunakan PSBB, Kota Bandung juga nampaknya butuh beberapa hari untuk menggalakan atau mengikuti aturan selama masa PSBB ini.

Dosen Bahasa dan Sastra FPBS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Dheka Dwi Agustiningsih mengatakan pada hari pertama nampak aturan dari PSBB ini belum maksimal pengaplikasiannya, seperti yang nampak di beberapa ruas jalan di Kota Bandung. Ada kegiatan yang masih terjadi kerumunan adalah di pasar tradisional di mana masyarakat masih dengan sangat leluasa bisa melakukan aktifitasnya tanpa pemberlakuan protokol kesehatan yang seharusnya.

Seperti sebuah survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang wabah Covid-19 yang dirilis Jumat (17/4/2020) bahwa tingkat kesadaran masyarakat di Jawa Barat lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, yaitu hanya 77 persen saja.

Data ini menunjukkan bahwa pemberlakuan PSBB yang hanya sebatas himbauan tanpa adanya sanksi hukum atau pidana akan dirasa kurang maksimal. Apalagi dengan adanya wacana dengan pemberlakuan sanksi sosial, yang sekiranya tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Belum lagi hanya sekitar 29 persen saja yang setuju dengan pemberlakuan PSBB.

"Dari dua variabel survei yang dilakukan oleh SMRC di Jawa Barat ini menunjukkan bahwa pemberlakuan PSBB di Kota Bandung khususnya akan mengalami kemandekkan. Kesuksesan pemberlakuan PSBB di Kota Bandung nampaknya harus disertai dengan aturan yang lebih jernih lagi, tidak hanya sebatas imbauan atau sanksi sosial yang kurang jelas. Diperlukan seperangkat aturan yang disertai dengan sanksi yang jelas secara hukum. Sanksi ini diberlakukan diperuntukkan untuk seluruh elemen yang ada di Kota Bandung, bukan saja hanya masyarakat biasa, tapi bagi perusahaan juga," papar Dheka, Jumat (24/4/2020).


Dia menambahkan pasca satu hari berjalan program PSBB ini, Pemkot mungkin bisa memetakan beberapa area yang menjadi titik kerumunan warga. Fokusnya tidak hanya di area-area keramaian yang sudah disosialisasikan dengan baik semenjak pandemi Corona ini muncul, seperti jalan-jalan besar.

"Akan tetapi, lebih masuk ke dalam area-area di mana kepadatan penduduknya sangat besar. Bisa dibayangkan jika di dalam area tersebut ada yang terjangkit virus ini. Disitulah sebenarnya aparatur penegak hukum bisa diberikan peran guna memutus mata rantai virus ini. Aparatur penegak hukum juga salah satu elemen penting yang bisa membuat PSBB ini bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya," ujarnya.

Bantuan Sosial dan Distribusinya 

Bantuan sosial yang telah digaungkan oleh Pemrov dan Pemkot akan lebih baik jika dalam beberapa hari ke depan sudah didistribusikan kepada yang berhak. Meskipun, koordinasi dikira kurang maksimal, terutama dengan pelibatan para Ketua RT dan RW yang ada di Kota Bandung.  
Sebelum masa PSBB diberlakukan sudah banyak dilihat di Kota Bandung banyak sekali jalan-jalan besar atau gang-gang kecil sudah ditutup (atau lockdown lokal). Belum lagi, berapa banyak warga kota Bandung yang hidup di dalam gang-gang sempit yang bahkan kendaraan bermotor pun tidak akan bisa mengaksesnya. Disinilah peran para Ketua RT dan RW beserta elemennya mengarahkan para petugas yang akan memberikan Bansos di Kota Bandung.

"Saya kira di dalam menghadapi pandemi ini bukan hanya pelibatan pemegang kebijakan semata beserta aparaturnya. Selain permasalahan sanksi, dan bantuan sosial, ada juga garis koordinasi yang jelas antara kaum elite sebagai pemutus kebijakan dengan masyarakat yang ada di akar rumput sebagai tokoh yang melaksanakan segala macam keputusan yang telah dibuat. Garis koordinasi ini menjadi jalinan alur yang tidak bisa diputus begitu saja karena jika ada satu titik yang terlewati maka dari situlah akan terjadi penyebaran. Jalinan alur ini akan menjadi kekuatan untuk memutus penyebaran virus dengan sangat efektif di Kota Bandung, ini bukan hanya kerja pemerintah tapi kerja bersama yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Kota Bandung, salah satunya masyarakat," pungkas Dheka.