Kinerja Disdukcapil Kabupaten Cirebon Disorot Anggota Dewan

Kinerja Disdukcapil Kabupaten Cirebon Disorot Anggota Dewan

INILAH, Cirebon - Terkuaknya puluhan ribu warga di Kabupaten Cirebon yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Keluarga (KK) membuat berang beberapa anggota dewan.

Politisi asal Nasdem, Hermanto menilai bahwa kondisi Kabupaten Cirebon saat ini dalam posisi gawat. Ketua komisi III DPRD Kabupaten Cirebon ini meminta, Kadisduk Capil harus bertanggung jawab.

"Gila ini, puluhan ribu warga kabarnya tidak punya KK, tapi punya KTP. Ini situasi gawat, karena KK kebutuhan administrasi sehari hari juga lah. Kadisdukcapil harus bertanggung jawab," kata Hermanto, Minggu (26/4/2020) lewat sambungan telepon selulernya.

Hermanto menjelaskan, terlepas saat ini ada bantuan untuk warga yang terdampak corona, namun terkuak fakta baru terkait amburadulnya manajemen Disdukcapil Kabupaten Cirebon. Imbasnya, kuota 29.000 untuk Kepala Keluaga (KK) terancam batal karena mereka belum memiliki NIK KK. Anehnya, mereka malah sudah memiliki KTP karena tercatat di Disdukcapil.

"Yang rugi masyarakat juga. KTP punya, tapi NIK KK nya tidak ada. Jelas ini ada yang tidak beres. Orang yang sudah punya KTP, otomatis harus punya NIK KK. Lah, buktinya sekarang puluhan ribu KK terancam tidak menerima bantuan dari pusat gara-gara tidak punya NIK KK," ungkap Hermanto.

Hermanto meminta, pihak eksekutif tidak main-main dengan masalah data riil untuk bantuan covid-19 ini. Masalahnya, dewan tidak asal merubah jumlah anggaran, sementara data yang disodorkan belum valid. Anehnya, sejak beberapa hari eksekutif selalu belum siap dengan data ril, sedangkan masyarakat membutuhkan secepatnya bantuan terdampak covid-19 ini.

"Tolonglah diseriusin masalah data. Masyarakat sedang membutuhkan dan pusatpun menunggu. Kapan rilnya kalau data dari Disdukcapil saja tidak jelas. Pusat mau membatu, tapi kita tidak bisa memenuhi syaratny, nah daerah juga yang kena imbasnya kan," ungkapnya.

Hal senada dikatakan Mahmud Jawa dari Fraksi Demokrat.  Dirinya meminta, Bupati Cirebon, Imron untuk lebih berkonsetrasi lagi melihat kinerja Kadis Capil. Masalahnya, ada keteledoran Disdukcapil, sehingga muncul masalah yang imbasnya merugikan masyarakat.

"Data kan jelas ada di Capil, muncul nama muncul alamat karena ada KTP. Tapi kenapa tidak ada NIK KK nya. Jelas ini bentuk keteledoran. Ini kan miris, mau dibatu pusat, daerahnya tidak bisa memenuhi syarat. Padahal cuman NIk KK saja. Ya sudah, evaluasi secepatnya Kadis Capilnya," pinta Mahmud Jawa.

Sebelumnya, Dinsos Kabupaten Cirebon menyebutkan, bahwa ada sekitar 36 ribu Kepala Keluarga (KK) yang tidak memilik NIK Kartu Keluarga (KK). Imbasnya, quota bantuan dari Kemensos untuk covid-19, tidak akan terpenuhi. Dari quota 58.700 KK, Kabupaten Cirebon baru bisa memenuhi 29.700 KK karena salah satu syaratnya harus mempunyai NIK KK. Sementara sisanya yang berjumlah 29.000 KK, sampai berita ini diturunkan. Masih dicari. Ironisnya data Disdukcapil menyebutkan, yang tidak memiliki NIK KK, ternyata sudah memiliki KTP. (maman suharman).