Warga Pertanyakan APK Bakal Calon Bupati Bandung Marak Saat Pandemi Virus Corona

Warga Pertanyakan APK Bakal Calon Bupati Bandung Marak Saat Pandemi Virus Corona
Foto: Dani R Nugraha

INILAH, Bandung - Meski Pilkada serentak diundur hingga waktu yang belum ditentukan, namun pemasangan alat peraga kampanye (APK) milik para bakal calon bupati Bandung terlihat marak dimana mana. 

Bahkan, tembok Poskesdes Desa Parungserab Kecamatan Soreang yang notabene fasilitas publik milik pemerintah pun tak luput dari pemasangan spanduk milik salah satu bakal calon dari Partai Golkar.

"Biasanya kalau di fasilitas publik milik pemerintahan itu enggak boleh dijadikan tempat kampanye. Tapi ini kok malah seenaknya saja spanduk dipasang di Poskesdes. Selain itu, apa mereka enggak peka? Sekarang itu kan semua orang sedang sibuk dan fokus menghadapi virus corona, kampanye untuk kepentingan politik sekelompok orang kok jalan terus," kata Dadang salah seorang warga Desa Parungserab, Minggu (26/4/2020).

Dadang berharap, maraknya APK yang dipasang tim sukses itu sebaiknya ditertibkan. Karena selain pelaksanaan pilkada saat ini sudah ditetapkan diundur, saat ini juga semua masyarakat tengah berjuang bersama sama memerangi wabah pandemi virus corona. 

"Spanduknya dimana-mana itu mengalahkan spanduk pengumuman milik pemerintah soal pencegahan virus corona. Sebagai warga, kami harap Bawaslu dan Satpol PP menertibkan APK yang belum saatnya apalagi yang dipasang seenaknya di fasilitas milik pemerintah,"ujarnya.

Berdasarkan pantauan lapangan, memang berbagai APK milik para bakal calon bupati Bandung, dapat dengan mudah dilihat pandangan mata. Mulai di jalan jalan utama hingga perkampungan pemukiman penduduk. Mereka seolah berlomba merebut simpati dan hati masyarakat calon pemilih dengan memasang poto dan janji janji manisnya.

Terpisah, Ketua Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia mengatakan hingga saat ini memang tidak ada aturan yang dilanggar para bakal calon bupati ini. Karena mereka belum menjadi calon atau objek pengawasan Pilkada. Meskipun dalam baligo, spanduk atau apapun bentuknya mereka mengklaim diri sebagai calon bupati tapi belum ada penetapan dari KPU.

"Hanya etika politiknya kurang tepat. Apalagi kalau spanduk dan semacamnya itu dipasang di tempat pendidikan atau fasilitas publik milik pemerintah, jangan dijadikan ajang kampanye," katanya. 

Hedi mengimbau kepada para tim sukses bakal calon, untuk mematuhi aturan dan etika berpolitikl. Terlibih saat ini tahapan Pilkada secara subtansi sedang ditunda. Sehingga, alangkah baiknya jika tidak ada aktivitas apapun terkait Pilkada.

"Lebih baik semua bakal calon fokus membantu memerangi dan mengatasi Pandemi Covid-19 yang memang telah melumpuhkan seluruh sendi kehidupan baik, ekonomi, sosial, politik dan lainnya," ujarnya. (Dani R Nugraha)