Data Non DTKS Belum Sinkron, Penyaluran Bantuan Beras Pemkab Bogor Tersendat

Data Non DTKS Belum Sinkron, Penyaluran Bantuan Beras Pemkab Bogor Tersendat
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor -  Belum tersalurkannya bantuan sosial berupa beras sebanyak 30 Kg perbulan selama 3 bulan dari Pemkab Bogor kepada 200 ribu masyarakat terdampak penyebaran wabah virus corona (covid 19) bukan hanya karena belum rampungnya kerjasama MoU antara Pemkab Bogor dengan Polisi dan TNI. Selain itu,  juga karena data keluarga penerima manfaat yang belum sinkron.

"Kalau MoU antara Pemkab Bogor dengan Polisi dan TNI mungkin bisa menyusul karena kita satu gugus tugas, tetapi belum tersalurkannya bantuan beras tersebut karena data keluarga penerima manfaat non data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang belum sinkron antara Dinas Sosial Kabupaten Bogor dengan Gudang Bulog di Dramaga," ujar Pjs  Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor Letkol Sukur Hermanto kepada wartawan, Minggu (26/4).

Ia berharap koreksi data keluarga penerima manfaat non DTKS yang dilakukan Dinas Sosial dan Bulog bisa melibatkan petugas Bhabinsa atau Bhabinkamtibmas.

"Data keluarga penerima manfaat non DTKS dari Dinas Sosial tetap digunakan sebagai data utama, tinggal dikombinasi oleh data dari petugas Bhabinsa untuk saling mendukung agar bantuan sosial berupa beras atau apapun tidak salah sasaran," harapnya.

Terpisah, Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin mengungkapkan dalam waktu dekat Mou antara Pemkab Bogor dengan Polisi dan TNI akan segera ditandatangani hingga pekan depan bantuan sosial berupa beras sebesar 30 Kg perbulan bisa tersalurkan kepada rumah tangga miskin yang masuk dalam non DTKS.

"Semoga bantuan beras untuk 200 ribu kepala keluarga atau rumah tangga miskin non DTKS bisa segera tersalurkan karena MoU antara Pemkab Bogor dengan Polisi dan TNI akan segera ditandatangani," ungkap Burhanudin.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Siti Nuriyanti menjelaskan untuk bisa memberikan bantuan beras kepada 200 ribu rumah tangga miskin non DTKS maka jajarannya sudah membeli beras sebanyak 6.000 ton kepada Bulog.

"Pemkab Bogor sudah membeli 6.000 ton beras dari Bulog untuk dibagikan gratis kepada 200 ribu rumah tangga miskin non DTKS, jikapun masih kurang kita bisa beli dari hasil pertanian para petani di Kabupaten Bogor karena produksi beras kita bisa mencapai 340 ribu ton pertahunnya," jelas Nuriyanti. (Reza Zurifwan),