PKS Ingin Ada ALokasi Khusus Jaminan Sosial untuk Nelayan

PKS Ingin Ada ALokasi Khusus Jaminan Sosial untuk Nelayan
(Antara Foto)

INILAH, Jakarta- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan di tengah pandemi COVID-19 ini agar ada alokasi khusus jaminan sosial bagi nelayan yang diperkirakan sekitar 25 persen dari mereka masih berada di garis ambang kemiskinan nasional.

"Harus ada alokasi khusus jaminan pengaman sosial untuk kelompok masyarakat miskin ini, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir. Anggaran Rp110 triliun untuk rakyat terdampak harus sampai ke nelayan, jangan salah sasaran," kata Ketua DPP PKS Bidang Pekerja Petani Nelayan, Riyono dalam rilis di Jakarta, Senin (27/4/2020).

Menurut dia, pandemi COVID-19 merupakan ancaman, antara lain dapat mengakibatkan ketidakberdayaan secara ekonomi bagi kalangan nelayan kecil dan masyarakat pesisir di berbagai daerah.

Apalagi ia megingatkan bahwa saat ini nelayan dalam kondisi sulit. Apalagi 90 persen kapal tangkap nelayan kecil adalah kapal dengan ukuran rata-rata 10 gross tonnage (GT) ke bawah.

"Nelayan kecil kita sekitar 800.000 jiwa dikalikan Rp600.000selama 3 bulan, hanya butuh Rp1,44 triliun. Itu angka kecil dan menyentuh langsung kehidupan nelayan kecil, jadi tidak ada alasan untuk negara tidak mampu," katanya.

Selain itu, ujar dia, hal lain yang tak kalah penting adalah alokasi pemulihan ekonomi nelayan kecil yang usaha mereka berskala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sebagaimana diwartakan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tegal Warnadi mengharapkan pemerintah dapat membeli hasil tangkapan nelayan di harga normal dalam rangka menjaga keberlangsungan aktivitas hulu di industri perikanan nasional.

"COVID-19 cukup berdampak bagi nelayan. Harga ikan jatuh sehingga pendapatan nelayan turun. Kami minta pemerintah beli produk kami sehingga teman-teman tidak terpuruk," ujar Warnadi dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (22/4).

Warnadi menyampaikan bahwa harga tangkapan nelayan turun hingga 50 persen. Alhasil, kondisi itu tidak menutupi modal nelayan sehingga banyak yang mengalami rugi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama-sama dengan Kementerian BUMN sedang mengkonsepkan agar penyerapan tangkapan nelayan bisa lebih dioptimalkan oleh BUMN perikanan selama masa pandemi.

"Dengan BUMN sendiri, saya sudah bertelepon dengan Menteri BUMN dan ini sedang dikonsep," kata Menteri Edhy dalam konpers virtal dalam acara penyerahan bantuan ribuan paket ikan dan sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di DKI Jakarta, Rabu (22/4).

Menurut Edhy Prabowo, secara prinsip dia meyakini bahwa BUMN perikanan seperti Perindo dan Perinus akan mampu melakukan penyerapan tersebut terutama karena mereka dinilai membutuhkan bahan baku. (Antara)