Bansos Diduga Tidak Adil, RW Ade Yasin Segel Kantor Kelurahan Sukahati

Bansos Diduga Tidak Adil, RW Ade Yasin Segel Kantor Kelurahan Sukahati
foto: INILAH/Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Ketidak sinkronan data  bantuan sosial keluarga penerima manfaat atau rumah tangga miskin baik yang masuk dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non DTKS akhirnya membuat gundah pengurus RT dan RW.

Kegundahan para pengurus RT dan RW ini tidak hanya terjadi di kecamatan yang jauh di timur, barat, utara ataupun selatan tetapi juga di ibu kotanya Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Cibinong, bahkan tak tanggung - tanggung RW 03 dimana Bupati Bogor Ade Yasin berdomisili juga tidak sinkron datanya hingga pengurusnya ikut segel Kantor Kelurahan Sukahati.

"Rata - rata kami mendaftarkan 500 - 600 warga perRW untuk menerima bantuan sosial namun yang mendapatkan bantuan tersebut dari pemerintah pusat hanya 30 - 50 keluarga perRW hingga ini membuat kami dalam posisi dilema karena kami  nanti yang akan dikomplain hingga sebelum itu terjadi kami berunjuk rasa dan mensegel Kantor Kelurahan Sukahati," kata Ruslan pengurus RW 03 kepada wartawan, Senin (27/4).

Ia menerangkan dengan aksi unjuk rasa pengurus RT dan RW berharap data rumah tangga miskin akan mendapatkan bantuan sosial baik dari Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat.

"Harapan kami rumah tangga yang benar - benar miskin itu akan mendapatkan bantuan sosial, kalaupun tidak dapat setidaknya kami sudah berusaha seperti yanh kami lakukan di hari ini," terangnya.

Ruslan menuturkan banyaknya warga yang masuk kategori rumah tangga miskin karena banyak yang berprofesi sebagai pedagang seperti tukang bambu, tukang tanaman dan lainnya.

"Banyak masyarakat kami yang pedagang dan lainnya hingga usahanya terpuruk lalu menjadi rumah tangga miskin baru, dari 600 warga yang kami ajukan untuk mendapatkan bantuan sosial itu yang benar - benar miskin itu ada 300 - 400 keluarga," tutur Ruslan.

Haris pengurus RW 04 menilai kinerja Lurah Sukahati Haerudin yang sudah 6 tahub bertugas  kurang serius dan jelas terkait kategori masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial.

"Dari awal pendataan hingga saat ini pihak Kelurahan Sukahati kurang serius dan tidak bisa menjelaskan kategori masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan sosial," ungkap Haris.

Ia menjelaskan sudah 442 keluarga di wilayahnya yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, namun data itu tidak berkonfirmasi dengan pengurus RT dan RW hingga ditenggarai salah sasaran.

"Kami menduga bantuan dari pemerintah pusat yang sudah turun ke masyarakat salah sasaran, karena keluarga penerima manfaat itu terbilang cukup mampu dan masih banyak yang hidupnya lebih susah," jelasnya.

Haerudib Lurah Sukahati mengakui bahwa ada data keluarga penerima manfaat bantuan yang tidak sinkron dengan kenyataan di 'lapangan', namun itu terjadi bukan di kelurahan tetapi di Dinas Sosial Kabupaten Bogor 

"Saat ini data keluarga penerima manfaat bantuan sosial masih diverifikasi ulang dan mengenai bantuan sosial yang sudah turun sebanyak 442 keluarga itu datanya dari pemerintah pusat, mengenai masih ada keluarga mampu yang menerima bantuan sosial saya juga baru tau dan terus terang kaget karena tidak ada kordinasi," ucap Haerudin.

Terpisah, Bupati Bogor Ade Yasin menghimbau masyarakat silahkan mendata bahwa mereka terdampak penyebaran wabah virus corona (covid 19) namun yanh didahulukan oleh jajarannya adalah rumah tangga miskin.

"Masyarakat yang sudah memberikan datanya akan kami usahakan untuk mendapatkan bantuan sosial namun yang kamu dahulukan saat ini adalah rumah tangga miskin atau rentang miskin. Pemkab Bogor juga dalam waktu dekat akan membagikan bantuan beras sebesar 30 Kg perbulan kepada 200 ribu rumah tangga miskin," pungkas Ade. (Reza Zurifwan)