Selama Empat Bulan, 12 Ribu KK di Purwakara Dapat Bantuan Rp500 Ribu

Selama Empat Bulan, 12 Ribu KK di Purwakara Dapat Bantuan Rp500 Ribu
Foto: Asep Mulyana

INILAH, Purwakarta – Pemkab Purwakarta, telah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan masalah sosial yang mendera masyarakat selama tanggap covid-19. Anggarannya, sebesar Rp 24 miliar atau direvisi dari sebelumnya yang hanya dianggarakan Rp 18 miliar.

“Anggaran tersebut, disiapkan untuk membantu masyarakat kurang mampu selama empat bulan kedepan,” ujar Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika kepada INILAH usai rapat evaluasi bantuan tanggap Covid-19 bersama jajaran Dinas Sosial setempat, Senin (27/4/2020).

Ambu Anne menjelaskan, saat ini jajarannya telah selesai melakukan pendataan keluarga yang berhak menerima bantuan tersebut, baik data penerima yang dari bantuan sosial dari pusat, provinsi maupun pemkab. Untuk data pemkab sendiri, sambung dia, tercatat ada 12 ribu KK penerima bantuan tersebut.

“Saat ini, jajaran Dinas sosial bersama relawan gugus tugas sedang melakukan pemasangan stiker ke rumah masing-masing penerima. Hal ini dilakukan, supaya tak terjadi tumpang tindih penerima atau ada penerima yang dobel mendapat bantuan. Jadi, kalau yang sudah dapat dari pusat atu provinsi, itu tidak dapat dari pemkab,” jelas dia.

Terkait teknis penyaluran bantuan untuk masalah sosial ini, lanjut Anne, yakni tidak berupa bantuan sembako. Melainkan, bantuannya berbentuk uang tunai yang akan dikirim langsung ke masing-masing penerima. Untuk diketahui, untu penanganan masalah sosial ini ada 4 sumber. Masing-masing, Bansos Kementerian, bantuan Provinsi, dari Pemkab dan Bantual Langsung Tunai (BLT) dari dana desa.

“Untuk para penerima bantuan dari pemkab, masing-masing penerima mendapat bantuan Rp 500 ribu per bulan selama empat bulan. Awalnya kan hanya Rp 300 ribu, tapi karena yang terdampaknya banyak, jadi kami tambah,” jelas dia.

Anne menuturkan, awal Mei ini kemungkinan bantuan tersebut mulai didistribusikan. Untuk saat ini masih proses pemasangan stiker. Dalam hal ini, pihaknya juga akan melakukan evaluasi. Jadi, jika setelah berjalan nanti ada penerima yang tidak sesuai ketentuan atau tak masuk kriteria penerima maka akan direvisi di bulan berikutnya dan bantuannya akan dialihkan ke yang lebih berhak.

Anne menambahkan, dari awal merebaknya wabah virus tersebut pihaknya sudah mengkhawatirkan akan timbulnya efek domino yang terjadi di masyarakat. Yakni, timbulnya masalah sosial yang menyangkut perekonomian mereka. Untuk itu, pemkab menyiapkan alokasi anggaran untuk penanganan masalah sosial tersebut.

Terkait bentuk bantuannya, pihaknya memiliki alasan kenapa tidak berupa bahan kebutuhan pokok. Karena, dirinya ingin supaya roda perekonomian masyarakat bisa tetap berputar meski di situasi tanggap corona seperti ini.

Anne mencontohkan, dengan uang tunai dari bantuan pemerintah ini nanti si penerima bisa belanja di warung terdekat rumahnya. Sehingga, masih ada perputaran uang di lingkungan mereka. Berbeda jika bantuannya berupa sembako yang manfaatnya hanya akan dirasakan si penerima itu sendiri. (Asep Mulyana)