KPK: Tak Ada Perpanjangan Waktu Lapor Harta!

KPK: Tak Ada Perpanjangan Waktu Lapor Harta!
Ilustrasi/Net

INILAH, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada perpanjangan waktu terkait batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sesuai dengan Surat Edaran KPK Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Penyampaian LHKPN Tahunan (Periodik) Tahun Laporan 2019, bahwa batas waktu penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2019 diperpanjang dari semula paling lambat tanggal 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020.

"KPK mengingatkan kepada para penyelenggara negara yang masuk dalam kategori wahib lapor untuk segera menyampaikan laporan kekayaannya paling lambat pada 30 April 2020," ujar Plt Juru Bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati Kuding, Senin (27/4/2020).

Seluruh wajib lapor LHKPN telah memiliki akun pada aplikasi e-LHKPN. Aplikasi e-LHKPN saat ini dapat berfungsi dengan baik dan normal sehingga memungkinkan bagi penyelenggara negara untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.

"Dengan demikian, KPK memandang tidak ada alasan bagi wajib lapor untuk tidak menyampaikan LHKPN tahun pelaporan 2019 sebelum batas waktu," kata Ipi.

Berdasarkan surat edaran KPK tersebut, maka KPK akan tetap menerima laporan LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu, namun dengan status pelaporan 'terlambat lapor'.

Menurut Ipi, berdasarkan aplikasi e-LHKPN per 24 April 2020, tingkat kepatuhan LHKPN nasional adalah 87,21%. Dari total 363.884 wajib lapor, sebanyak 317.335 wajib lapor telah menyampaikan laporannya, sisanya 46.549 wajib lapor belum melapor.

Rinciannya adalah Bidang Eksekutif dengan total 651 instansi tingkat kepatuhan pelaporannya 86,72%. Bidang Yudikatif yang terdiri atas dua instansi 98,17%. Bidang Legislatif dengan 540 instansi yaitu 80,98%. Dan, dari BUMN/D total 204 instansi tercatat 89,31%.

Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai amanah pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

"UU mewajibkan penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Penyelanggara negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat," tandasnya. [Inilahcom]