Lebih Dari 23 Ribu KK di Jabar Terima Bantuan Provinsi

Lebih Dari 23 Ribu KK di Jabar Terima Bantuan Provinsi
net

INILAH, Bandung - Hingga Rabu (29/4/2020) ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menyalurkan paket bantuan sosial untuk sekitar 23.700 kepala keluarga (KK). Diketahui, berdasarkan SK Gubernur Jabar Ridwan Kamil terdapat 445 ribu KK yang akan mendapat bantuan dari pintu Pemprov Jabar.

Juru Bicara Gugus Tugas Perecepatan Penangan Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, bantuan dari gubernur ini mengacu pada data hasil penyisiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memang belum mendapatkan bantuan dari pintu lainnya. Diketahui, saat ini terdapat 9 pintu bantuan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta Bantuan Sosial (Bansos) Presiden khusus perantau Jabodetabek.

Selain itu, ada juga dana desa untuk kabupaten, kartu prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial, bansos kabupaten atau kota, bansos gubernur, dan Gerakan Nasi Bungkus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

"Bansos sampai saat ini sudah berjalan dan terus bergulir. Memang belum banyak, data terakhir yang saya terima, per hari ini sudah tersalurkan dan berhasil diserahkan itu sekitar 23.700 KK yang menerima," ujar Daud, Rabu (29/4/2020).

Daud mengakui, sekitar 7 persen bantuan dari Pemprov Jabar sempat diretur atau dikembalikan oleh penerima dengan berbagai alasan, pada  Senin (27/4/2020) lalu. Adapun alasan diretur bukan hanya ada penolakan dari masyarakat, namun ada pula yang diakibatkan karena ketidaksesuaian nomor induk kependudukan (NIK).

Terkat pendataan bantuan ini, Daud menilai, memang sangat dinamis. Pihaknya berharap data tersebut datang dari RW sesuai dengan alur yang direncanakan sejak awal. Yaitu bahwa data berawal dari RW berjenjang sampai ke tingkat provinsi yang diajukan oleh bupati walikota.

"Itu by name by address, plus dilampiri juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak," katanya.

Dia mengaku hingga saat ini belum menerima laporan terkait bantuan yang sudah turun ke masyarkat selain dari Pemprov Jabar. Adapun bantuan dari pemerintah pusat kebanyakan di luar Bodebek yang saat ini menggelar PSBB.

Daud menambahkan, pemerintah kota kabapaten yang memilah sembilan pintu bantuan sebelum diberikan kepada warga yang berhak.

"Misalnya keluarga A mendapatkan PKH, keluarga B sembako, C dapat dari presiden. Yang memilah siapa? Kabupaten/kota. Dari sekian ribu, kabupaten kota yang harus memilah. Itu cara untuk membedakannya," kata dia.

Selain itu, dari 27 kota/kabupaten, baru 13 kota/kabupaten yang sudah beres. Jadi mungkin ada beberapa keputusan gubernur keluar.

"Tapi kita berharap hari ini bisa masuk semua. Tadi ada 14 kabupaten/kota yang belum lengkap untuk segera dimasukan data yang ada. Sementara ada di sekitar 1,4 juta KK dari Kab kota tapi ini sementara. Nanti SK-nya ada dengan fix data," kata dia.

Mengenai transparansi, kata dia, pihaknya  ingin transparan tentang penerima bansos tersebut. Pihaknya juga ingin data ini harus dibuka agar tidak ada yang ditutup-tutupi da dapat berjalan lancar.

Namun di sisi lain, pihaknya khawatir pada penermia bantuan justru tidak ingin namanya dibuka.

"Ini bukan data, mohon maaf daftar orang terkaya. Ini daftar penerima bantuan. Mereka yang miskin dan data miskin baru sama dengan data Covid. Menurut UU itu tidak boleh. Sama juga dengan data penerima bansos ini. Kalau kami sih inginnya terbuka. Lebih enak. Barangkali nama tetangga anda ada, jadi bisa lebih gampang divalidasi," kata dia. (Rianto Nurdiansyah)