Ade Yasin Telat Salurkan Bansos, Ombudsman RI Tetap Apresiasi

Ade Yasin Telat Salurkan Bansos, Ombudsman RI Tetap Apresiasi
Foto: Diskominfo Kab Bogor

INILAH, Bogor - Di Gudang Bulog Dramaga, Bupati Bogor Ade Yasin langsung menghadiri penyaluran bantuan sosial berupa beras yang akan disalurkan ke 435 desa dan kelurahan.

Bantuan beras sebanyak 6.000 ton ini akan dibagikan kepada 200.000 keluarga penerima manfaat non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pemkab Bogor sendiri total sudah menyiapkan beras sebanyak 18.000 ton beras untuk persediaan selama 3 bulan yaitu Mei, Juni dan Juli.

Kepada wartawan, Kamis (30/4) mengatakan bahwa kendaraan truk TNI dan Polisi mengantarkan bantuan beras kepada pemerintah desa, lalu dikirim kepada keluarga penerima manfaat oleh aparat pemerintah desa, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, RT dan RW.

"Karena diantarkan oleh truk besar maka penyaluran bantuan beras hanya sampai ke kantor pemerintah desa atau kelurahan, nanti aparat pemerintah desa, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, RT dan RW yang menyalurkannya ke masing - masing rumah keluarga penerima manfaat non DTKS," kata Ade.

Politisi PPP ini menegaskan bahwa jajarannya bersama pemerintah desa, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas terus melakan validasi atau koreksi data keluarga penerima manfaat non DTKS yang dianggap salah sasaran.

"Ditengah masa validasi atau koreksi data keluarga penerima manfaat non DTKS, kami tetap menyalurkan bantuan beras ini kepada data warga yang memang sudah divalidasi," tegasnya.

Ade menuturkan jajarannya juga membuka kotak pengaduan melalui nomor 112 atau bisa langsung ke RT, RW, Tim Satgas Siaga Corona (Sisca) tingkat desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten.

"Masyarakat silahkan mengadu terkait pendataan maupun penyaluran bantuan sosial ini ke nomor hotline 112, ke Ketua RT, RW dan Tim Sisca yang ada di setiap tingkat," tutur Ade.

Ia menjelaskan untuk rumah tangga miskin yang belum tersentuh bantuan sosial, Tim Gerak Cepat (Gercep) Kabupaten Bogor akan mendata dan memberikan bantuan beras.

"Tim Gercep ini sebagai penyapu yang keliling desa - deaa hingga jika ada rumah tangga miskin yang belum tersentuh bantuan sosial mereka yang akan mendata dan memberikan bantuan beras melalui mobil ATM beras," jelasnya.

Terpisah, Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengungkapkan walaupun terlambat dirinya tetap memberi apresiasi kepada Bupati Bogor Ade Yasin yang akhirnya menurunkan bantuan sosial.

"Saya mengapresiasi Bupati Ade Yasin yang sudah mulai menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat nin DTKS, bantuan sosial ini seharusnya tidak dipandang sebagai bantuan bagi warga terdampak, tetapi kewajiban pemerintah daerah kabupaten dan provinsi  karena sudah meminta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)," ungkap Teguh.

Mengenai buruknya data kemiskinan, Ia memahami karena di Negara Indonesia ini sudah menjadi penyakit menahun namun disaat penangganan wabah virus corona (covid 19) inilah saat untuk memperbaiki data  tersebut.

"Perbaikan data kemiskinan atau rumah tangga miskin ini harus dipandang bukan saja  untuk memperbaiki kesalahan sasaran tapi supaya warga yang mampu bisa secara sadar turut memperbaiki data supaya tidak menerima bantuan sosial hingga bantuan ini benar - benar 'jatuh' kepada warga yang benar - benar membutuhkan," sambungnya.

Teguh melanjutkan dengan sudah validasinya data keluarga penerima manfaat juga akan melindungi RT dan RW setempat karena ada resiko mereka diamuk warganya apabila ada bantuan sosial yang salah sasaran.

"Resiko RT dan RW yang hanya diberi intensif Rp 750 ribu pertiga bulan ini berat karena mereka bisa diamuk warga apabila ada bantuan sosial yang salah sasaran, padahal mereka sudah mendata keluarga penerima manfaat tetapi disisi lain banyak yang mengadukan bahwa banyak data penyaluran bantuan sosial yang salah sasaran," lanjut Teguh. (Reza Zurifwan)