Hari Buruh, Pemerintah Perlu Fokus kepada Pekerja Migran

Hari Buruh, Pemerintah Perlu Fokus kepada Pekerja Migran
Ilustrasi (antara)

INILAH, Jakarta - Dalam peringatan Hari Buruh Internasional kali ini pemerintah diharapkan dapat lebih fokus dalam menangani pekerja migran asal Indonesia, terutama kepada mereka yang tertahan di luar negeri agar perlu dipastikan benar-benar memperoleh perlindungan sosial.

"Pemerintah perlu memberikan perlindungan sosial kepada pekerja migran lewat skema penyaluran bantuan," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan di Jakarta, Jumat.

Pingkan mengingatkan bahwa diberlakukannya lockdown atau karantina wilayah dan pembatasan untuk beraktivitas di luar rumah pada jam-jam tertentu di beberapa negara berimbas kepada sektor-sektor yang mempekerjakan pekerja migran, termasuk dari Indonesia.

Selain itu, ujar dia, permasalahan tersebut juga membuat tidak sedikit dari mereka yang kehilangan pekerjaannya.

"Sangat penting bagi pemerintah untuk menjamin keselamatan para pekerja migran. Para pekerja migran yang kehilangan pekerjaannya dikhawatirkan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan tidak akan mampu mengirimkan penghasilannya kepada keluarga di Tanah Air," katanya.

Pingkan mengusulkan untuk memasukkan para pekerja migran ke dalam program perlindungan sosial, misalkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bantuan dalam bentuk bahan-bahan pangan yang bisa diakses lewat transaksi elektronik, mirip dengan BPNT yang sudah bertransformasi menjadi Program Sembako, yang bisa diakses di kantor-kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara masing-masing atau di kantor konsulat jendral yang terdekat dengan pekerja migran.

Hal serupa, lanjutnya, juga bisa dilakukan untuk memeriksakan status kesehatan mereka, sekaligus melakukan verifikasi data pekerja migran yang ada di negara tersebut.

Pingkan berpendapat bahwa hal tersebut diperlukan untuk mendapatkan data jumlah pekerja migran yang terus terbaharui dan pemetaan untuk mengetahui wilayah persebaran mereka.

Terkait dengan pekerja migran yang sudah kembali ke Tanah Air, pemerintah juga perlu mengintegrasikan mereka ke dalam skema bantuan yang saat ini tengah diupayakan mengatasi permasalahan sosial-ekonomi sebagai dampak dari penyebaran Covid-19.

"Pekerja migran yang baru kembali ke Tanah Air termasuk ke dalam golongan yang rentan, baik secara kesehatan maupun keuangan. Mereka perlu mendapatkan penanganan secara kesehatan untuk memastikan status kesehatannya dan juga secara finansial supaya mereka tetap bisa berdaya secara ekonomi," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan jumlah pekerja migran Indonesia yang pulang ke Tanah Air saat pandemi Covid-19 hingga 26 April 2020 sebanyak 88.759 orang.

 

"Mereka datang dari Malaysia, Hong Kong, Singapura, dan negara lain," kata Ida di Jakarta, Kamis (30/4), dalam konferensi pers melalui telekonferensi video seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.

Ida menambahkan menurut perkiraan akan ada 16.812 pekerja migran Indonesia yang kembali ke Tanah Air pada Mei 2020.

Di sisi lain, menurut dia, penundaan sementara penempatan pekerja migran di luar negeri menyebabkan calon 34.644 pekerja migran tidak dapat berangkat ke negara tujuan.

Ida mengatakan pekerja migran Indonesia yang kembali ke Tanah Air bisa mendaftar menjadi penerima bantuan program Kartu Pra Kerja atau program padat karya dan program pelatihan pemerintah yang lain. (antara)