Anggaran PSBB Hanya Rp2,9 M, Ketua DPRD Maunya Rp10 M

Anggaran PSBB Hanya Rp2,9 M, Ketua DPRD Maunya Rp10 M

INILAH, Cirebon – Saat ini Pemkab Cirebon hanya menganggarkan Rp2,9 miliar untuk pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi meminta ada penambahan sekitar Rp8 milliar. Alasannya, anggaran sebesar itu sangat tidak memadai.

"Kalau anggarannya hanya Rp2,9 miliar sangat tidak cukup. Idealnya di kisaran Rp8 sampai 10 miliar. Masalahnya kita kan harus all out menerapkan PSBB ini,” kata Luthfi beberapa waktu lalu.

Alasan lain, lanjut Luthfi, adalah karena sampai saat ini desa-desa yang ada di Kabupaten Cirebon sebagian besar belum menerapkan check point. Harusnya, sejak sekarang kecamatan membentuk check point pada seluruh desa, agar saat pelaksaan PSBB tidak menemukan kendala. Ironisnya, sampai saat ini belum ada gugus tugas di Kecamatan. Padahal, fungsinya sangat vital karena mengendalikan migrasi orang antar daerah, yang masuk ke setiap desa.

"Coba lihat Kabupaten Kuningan. Semua desa sudah membuat check point. Kalau di Kabupaten Cirebon mana? Pusat gugus di kecamatan saja tidak ada. Ditambah lagi anggaran operasionalnya hanya Rp2,9 miliar," jelasnya.

Luthfi menambahkan, sampai saat ini pengawasan pada migrasi orang yang masuk ke Kabupaten Cirebon, sangat lemah. Warga yang mudik, dan melakukan isolasi mandiri, harusnya diawasi oleh gugus tugas setiap kecamatan. Namun karena yang bertanggung jawabnya tidak ada, dengan sendirinya pengawasan sangat kendor. Untuk itu, dirinya meminta agar anggaran operasional PSBB sebesar Rp2,9 miliar segera dicairkan.

"Segera realisasikan pencairannya. Dalam hal ini negara harus hadir karena punya tanggung jawab memutus mata rantai Covid-19. Kalau sudah ada anggaran, kerja divisi pengamanan dan pembatasan sosial bisa kerja full time. Kalau kurang, ya anggarannya harus ditambah," tukasnya. (maman suharman)