SPN Tolak PHK, Upah 30 Persen, Hingga Kartu Prakerja

SPN Tolak PHK, Upah 30 Persen, Hingga Kartu Prakerja
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Pada Hari Buruh kemarin, para kaum buruh dihadapkan pandemi virus corona. Meski demikian, Ketua DPP SPN Iwan Kusmawan tetap menyuarakan tentang penolakkan pemutusan hubungan kerja (PHK), bayar penuh upah buruh yang telah dirumahkan, dan menolak kartu prakerja bagi buruh yang dirumahkan.

"Saat ini kan ada modus perusahaan atau pabrik mem-PHK buruh dengan alasan terdampak penyebaran virus corona, padahal mereka jauh sebelum pandemi sudah berniat mem-PHK buruhnya," ucap Iwan kepada wartawan, Minggu (3/5/2020).

Dia menegaskan, ada perusahaan atau pabrik di Kabupaten maupun Kota Bogor yang membayar upah 30 persen atau maksimal 50 persen dari seharusnya kepada buruh yang telah dirumahkan.

"Ada pabrik yang hanya membayar upah 20 persen dan mereka mengiming-imingi buruhnya sembako padahal itu tidak ada, ini harus dikaji Balai Pengawas Ketenaga Kerjaan Wilayah I Jawa Barat," tambahnya.

Mengenai penolakan kartu prakerja, Iwan beralasan buruh yang telah di-PHK arau dirumahkan bukan butuh peningkatan kemampuan tetapi membutuhkan bantuan langsung tunai.

"Kartu prakerja itu murni bisnis pemerintah dengan vendor seperti ruangguru, tokopedia dan lainnya karena buruh yang umumnya sudah pengalaman butuh bantuan modal atau bantuan langsung tunai untuk memulai wirausaha. Kami minta pemerintah baik daerah atau pusat memberikan solusi yang tepat dan bukan malah 'berbisnis'," tutur Iwan.

Masih mengenai program kartu pra kerja, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho meminta pemerintah daerah memasukkan para buruh yang telah diPHK dan dirumahkan untuk dimasukkan kedalam keluarga penerima manfaat non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Pemkab Bogor maupun Pemprov Jawa Barat bisa meniru Pemprov DKI Jakarta yang memasukkan buruh yang telah diPHK dan dirumahkan ke keluarga penerima manfaat non DTKS, hal ini saya sampaikan karena ribuan buruh ini kecil kemungkinan semuanya mendapatkan bantuan kartu pra kerja apalagi kalau di kartu tersebut tidak ada bantuan tunainya," pinta Teguh.

Mengenai permintaan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Kepala Dinas Sosial Rustandi mengungkapkan akan bekerjasama  dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor.

"Mengenai permintaan agar buruh yang telah diPHK dan dirumahkan untuk dimasukkan ke keluarga penerima manfaat non-DTKS. Kami akan pilah, kalau yang buruh harian itu bisa diusulkan di tingkat RT dan RW sementara buruh yang mendapatkan uang pesangon saat di-PHK kami minta mereka mandiri dan memanfaatkan uang tersebut untuk kelanjutan hidupnya," ungkap Rustandi. (Reza Zurifwan)