Pengamat: UMKM Harus Diprioritaskan dalam RUU Cipta Kerja

Pengamat: UMKM Harus Diprioritaskan dalam RUU Cipta Kerja
(Antara Foto)

INILAH, Jakarta- Pengamat ekonomi Sutrisno Iwantono mengatakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus benar-benar diprioritaskan dalam RUU Cipta Kerja karena sektor ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan usaha besar.

"Tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Itu artinya harusnya fokus UMKM," kata peneliti senior Institute of Developing Entrepreneurship Iwantono di Jakarta, Minggu.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo dan DPR sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan di dalam RUU Cipta Kerja atau omnibus law.

Iwantono mengatakan dari data Kementerian UKM dan Koperasi pada tahun 2018 terdapat 64.199.606 unit usaha di Indonesia, terdiri dari UMKM 64.194.057 unit dan Usaha Besar (UB) 5.550 unit. UMKM tersebut menyerap tenaga kerja 120.598.138 orang atau 97 persen. Sedang UB menyerap 3.619.507 orang atau 3 persen.

Tenaga kerja pada sektor usaha besar yang tiga persen inilah sebagian di antaranya diwadahi dalam organisasi buruh atau serikat pekerja, dan masih banyak yang tidak. "Walaupun anggota serikat pekerja ini sangat kecil tetapi mereka terorganisir sehingga sanggup memberikan tekanan politis yang kuat pada pemerintah maupun DPR," kata Iwantono.

Sedangkan UMKM meskipun mereka mampu menyerap 97 persen dari angkatan kerja di Indonesia tetapi mereka tidak terorganisir, sehingga tidak dapat menyampaikan aspirasinya di ruang publik, apalagi melakukan tekanan politis, katanya.


Kriteria

Mengenai klaster UMKM sudah ada di RUU Cipta Kerja, Iwanono menilai masih normatif dan belum masuk kongkrit ke inti persoalan. "Mumpung ada waktu sebaiknya di format ulang saja agar bisa mengangkat UMKM," katanya.

Ia mengatakan kriteria UMKM di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang sekarang berlaku sudah tidak relevan lagi karena terlalu sempit dan tidak memberikan ruang gerak untuk meningkatkan kelas dan jauh ketinggalan dibanding pesaingnya di negara lain.

Menurut undang-undang yang dibuat 12 tahun lalu itu kriteria UKM, misalnya omzet usaha mikro di bawah Rp300 juta per tahun dan aset di bawah Rp50 juta, omzet usaha kecil antara Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar dan aset antara Rp50 juta sampai Rp500 juta, serta omset usaha menengah antara Rp2,5 sampai Rp50 miliar dan asset antara Rp500 juta sampai Rp10 miliar.

Di Thailand, katanya, kategori usaha kecil sektor manufaktur adalah modal adalah Rp22 miliar ke bawah tidak termasuk tanah. Usaha menengah antara Rp22 sampai Rp90 miliar. Sementara di Vietnam, usaha kecil di pertanian modal sampai dengan Rp60 miliar dan omset sampai Rp50 miliar, sedang usaha menengah sampai Rp250 miliar.

Sehingga kalau di negara lain usaha kecil atau menengah masih mendapatkan fasilitas perpajakan atau perkreditan dan perlindungan dari pemerintah, maka di Indonesia sudah tidak mendapatkan apa-apa. "Jika seperti itu bagaimana UMKM kita bisa bersaing dengan negara lain," kata Iwantono.


Pajak

Iwantono mengatakan RUU Cipta Kerja harus membahas perpajakan UKM. Sekarang ini, katanya, usaha kecil di bawah Rp4,8 miliar yang mendapat pajak final 0,5 persen, dan ini hanya berlaku tiga tahun untuk UMK yang berbadan hukum. Namun setelah lewat tiga tahun, mereka tidak lagi diperlakukan sebagai UMK yang dikenakan pajak final.

Ada dua kelemahan, yang pertama angka Rp4,8 miliar sudah terlalu kecil karena sejak tahun 2013 tidak berubah.

Yang kedua jangka waktu hanya tiga tahun dan setelah itu tidak berlaku. Masalahnya, kata Iwantono, membuat pembukuan untuk pajak itu sulit dilakukan bagi usaha kecil. "Bayangkan kalau harus menggaji tenaga yang bisa membuat administrasi sebagaimana dikehendaki oleh laporan pajak, dia harus gaji satu orang Rp4,5 juta per bulan, setahun sudah Rp54 juta,” katanya.

Mengenai kriteria UMKM, menurut Iwantono, bisa didekati dan diselaraskan dengan negara lain yang menjadi pesaing, paling tidak misalnya untuk kriteria omzet usaha mikro itu antara Rp100 juta sampai Rp2 miliar, usaha kecil antara Rp 2 miliar sampai 10 miliar, usaha menengah antara Rp10 miliar sampai Rp 40 miliar. Sedangkan untuk besarnya asset dan tenaga kerja menyesuaikan dengan referensi negara lain.

Sedang usaha yang omzetnya di bawah Rp100 juta per tahun diberi perlakuan khusus, karena mereka itu bukan usaha sungguhan, namun mungkin orang yang terpaksa, misal, jualan karena memang tidak ada pekerjaan lain, sehingga tidak pernah berkelanjutan. (antara)