Jelang PSBB Ciayumajakuning, Masih Ada Kendala Teknis Check Point

Jelang PSBB Ciayumajakuning, Masih Ada Kendala Teknis Check Point
Rapat gabungan Forkopimda se Ciayumajakuming, bertempat di Gedung Negara Kabupaten Majalengka, Minggu (3/5/2020) sore kemarin. (Maman Suharman)

INILAH, Cirebon - Menjelang status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning), masih menyisakan kendala aturan teknis check point. 

Hal itu terungkap dalam rapat gabungan Forkopimda se Ciayumajakuming, bertempat di Gedung Negara Kabupaten Majalengka, Minggu (3/5/2020) sore kemarin.

Dalam rilis yang disampaikan Humas Pemkab Cirebon menyebutkan, ada tiga point kesimpulan rapat gabungan tersebut. Pertama, masih belum adanya aturan terkait teknis check point perbatasan, terkait siapa saja yang bisa lewat. Point ke dua, pembatasan jam operasional pasar diserahkan ke Daerah Masing masing. Sedang point terakhir adalah, pembatasan ibadah berpedoman pada edaran menteri Agama RI.

"Masalah check point mungkin ada rapat lagi. Terkait PSBB kapan diterapkan, kabarnya Rabu besok. Nanti kan dituangkan lewat SK Gubernur, mudah mudahan peraturannya bisa terbit hari ini," kata Kabag Humas Pemkab Cirebon, Nanan Abdul Manan, lewat telepon selulernya, Senin (4/5/3020).

Sedang rapat tersebut terkuak, seluruh kepala daerah mengeluhkan beberapa kendala dalam menghadapi PSBB. Bupati Majalengka, Karna Sobahi menyebutkan, Pemkab Majalengka sudah maksimal dalam penanganan dan pencegahan covid-19 sesuai prosedur dan protokoler yang ditetapkan. Namun hal yang paling krusial justru penanganan arus mudik yang datang ke Majalengka

Adapun Bupati Kuningan, Ecep Purnama meminta supaya kepala daerah di Ciayumajakuning, satu presepi tentang penanganan Covid 19.  Hal itu termasuk didalamnya penerapan PSBB.  Acep menyebut, Kabupaten Kuningan sudah melakukan Karantina Wilayah Parsial selama satu bulan lebih, karena jumlah pemudik lebih dari  80.000 jiwa. 

Pihaknya juga menutup total kegiatan masyarakat dari jam 4 sore sampai dengan jam 6 pagi. Selain itu, mengatur arus barang pengendalian bahan pangan, sehingga pasar buka dari jam 6 pagi sampai 4 sore. Sementara pelayanan yang sifatnya urgent. Khusus penyaluran sembako, sedang mengupgrade data agar tidak terjadi kekisruhan lagi di desa-desa Recovery ekonomi setelah kejadian ini juga harus dipikirkan, karena akan menjadi masa masa sulit.

Hal senada dikatakan Bupati Indramayu, Supendi. Menurutnya, permasalah sebetulnya hampir sama dengan yang dihadapi semua bupati di Ciayumajakuning. Khusus check point perbatasan, hanya di pantura yang tidak dilakukan check point karena itu merupakan jalur nasional. Saat PSBB diterapkan, akan dilakukan check point secara Berkala. Sedangkan saat ini perkiraan pemudik yang akan datang sebanyak 15 ribu jiwa, yang didominasi imigran dari luar negeri.

Sedang Bupati Cirebon, Imron menyatakan, sudah ada kerjasama perbatasan untuk penanganan covid-19. Untuk masalah ibadah, sudah berkoordinasi dengan MUI namun masih ada kendala. Imron juga menyebutkan, saat ini lebih dari 10 ribu pemudik yang akan datang, ditambah data bansos masih menyesuaikan dengan data yang tercatat di provinsi,. Pemkab Cirebon juga sudah menyiapkan bantuan Rp25 Milyar dalam bentuk beras untuk bansos di kabupaten Cirebon.

Sementara Walikota Cirebon, Nasrudin Azis meminta supaya bupati se Ciayumajakuning, sepakat tentang siapa saja yang bisa  melintasi perbatasan. Pihaknya juga mengharap ada kesamaan jam operasional pasar dan minimarket di wilayah ciayumajakuning. (maman suharman).