Heboh Bantuan Beras di Cijeruk, Ini Penyebabnya...

Heboh Bantuan Beras di Cijeruk, Ini Penyebabnya...
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Cijeruk - Melihat salah akun instagram warga Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk yang mengaku mendapatkan bantuan beras 2 liter dari Bupati, membuat Ade Yasin selaku Bupati Bogor berang.

Di akun istagramnya, mantan advokat ini menegaskan tidak benar bahwa Pemkab Bogor memberikan 2 liter beras untuk masing-masing rumah tangga miskin atau keluarga penerima manfaat non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebab, hal yang benar adalah 30 kg beras per rumah tangga.

"Kami lagi menginvestigasi kabar bantuan beras yang diterima masyarakat hanya 2 liter padahal semua orang tahu bahwa bantuan beras Bupati Bogor itu 30 kg per keluarga. Ini menjurus ke fitnah, " tegas Ade kepada wartawan, Senin (4/5/2020).

Dia menambahkan, kalau ada ketidaksesuaian di lapangan mengenai bantuan sosial baik yang bersumber dari Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat maka itu adalah ulah orang yang tidak bertanggung jawab.

"Tidak hanya membagikan bantuan beras sebesar 30 kg per bulan per keluarga non-DTKS sebagai tambahan bantuan, Tim Bogor Gerak Cepat (Gercep) juga terus berkeliling ke kampung-kampung membawa ATM beras untuk dibagikan ke keluarga tidak mampu yang tidak terdaftar menerima bantuan dari jalur mana pun. Beras yang kami bagikan berkualitas bagus dan pendistribusiannya sesuai protokol kesehatan. Untuk beras dari Tim Bogor Gercep ini bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor," tambahnya.

Dihubungi terpisah, Kanit Reskrim Polsek Cijeruk Ipda AM Zaluhu mengungkapkan walaupun baru mengetahui jajaran personil Bhabinkamtibmas masih mengecek kebenaran kabar tersebut. Sebab, bisa saja warga yang menerima bantuan beras sebanyak 2 liter tersebut bukanlah warga yang terdaftar menerima bantuan sosial non-DTKS.

"Kami akan telusuri bagaimana kabar sebenarnya, apakah ada unsur korupsi atau  karena warga tersebut tidak terdaftar di data keluarga penerima manfaat non-DTKS karena setahu saya data bantuan sosial belum valid semua karena ada desa yang hanya mendapatkan 3 keluarga sementara desa yang lainnya mendapatkan 100 hingga 200 keluarga hingga mungkin saja ini ada kebijakan khusus hingga bantuan yang ada dibagi rata untuk menyesuaikan pemohonnya," ungkap Ipda Zaluhu.

Dia mengaku jajarannya menunggu petunjuk teknis dari Bupati Ade Yasin apakah dugaan kasus penyunatan bantuan beras ini dilanjutkan ke ranah hukum atau bagaimana baiknya.

"Kalau benar warga tersebut terdata di keluarga penerima manfaat non-DTKS dan hanya mendapatkan 2 liter beras ini kan keterlaluan dan berani banget oknumnya. Kami menunggu petunjuk teknisnya dari Bupati Ade Yasin seperti apa tindak lanjutnya," tuturnya. 

Senada dengan Ipda AM Zaluhu, Camat Cijeruk Hadijana menjelaskan ada miskomunikasi antara pemerintahan Desa Sukaharja dengan Ketua RT maupun RW hingga bantuan beras yang harusnya hanya diterima 342 keluarga penerima manfaat non-DTKS dibagikan rata ke 4.000an keluarga.

"Jadi data keluarga penerima manfaat non-DTKS sebenarnya itu 342 keluarga tetapi karena warganya yang memohon atau berharap banyak bahkan ada 2 RW yang tidak menerima bantuan sosial tersebut hinga mau melakukan aksi demonstasi maka atas kesepakatan warga, bantuan beras tersebut dibagi rata ke seluruh warga Desa Sukaharja. Ini murni salah mekanisme penyaluran bantuan sosial dan bukannya ada unsur penyunatan atau lainnya," jelas Hadijana. (Reza Zurifwan)