Dishub Jabar Temukan Masyarakat Mudik Gunakan Ambulans hingga Kendaraan Barang

Dishub Jabar Temukan Masyarakat Mudik Gunakan Ambulans hingga Kendaraan Barang
Ilustrasi (net)

INILAH, Bandung - Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat menemukan sejumlah modus dilakukan masyarakat yang nekat mudik meskipun dilarang pada massa pandemi Covid-19 ini. Mulai dari mobil ambulans hingga mobil barang digunakan oleh mereka untuk mengelabui petugas.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jabar Hery Antasari mengatakan, pihaknya sudah sangat memahami modus-modus yang dilakukan masyarakat agar dapat mudik. "Banyak sekali modus yang bisa kita identifikasi di lapangan secara visual," ujar Hery,  Selasa (5/5/2020).

Dengan adanya larangan mudik, Hery menyampaikan, maka modus mudik yang dewasa ini terjadi tidak lagi konvensional. Di mana tidak menggunakan travel terbuka, tidak menggunakan kendaraan pribadi, tidak pula menggunakan bus yang dipastikan akan diberhentikan di penyekatan.

"Tapi menggunakan modus yang perlu pengamatan khusus di lapangan, seperti menggunakan kendaraan ambulans, kendaraan yang tidak lazim, di balik kendaraan barang," ungkapnya.

Selain itu, Hery menambahkan, ada pula yang menggunakan kendaraan pribadi yang memang pemiliknya memiliki dispensasi lantaran bergerak di salah satu bidang kegiatan dikecualikan untuk tetap beroperasi. Hanya saja, mengangkut penumpang yang ternyata pemudik. "Dan ciri-ciri itu mudah terlihat, tapi perlu waktu dan energi juga kejelian petugas lapangan dan waktu komunikasi," katanya.

Sejauh ini, Hery mengaku, Dishub Jabar bersama pihak kepolisian sudah dan akan tetap melakukan tindakan kepada masyarakat yang nekat mudik. Yaitu, dengan mengembalikan mereka ke tempat asalnya masing-masing.

"Saat ini kurang lebih sudah ada sekitar 3.000 kendaraan yang sudah dikembalikan oleh kepolisian dari titik-titik  penyekatan sampai hari kemarin," katanya.

Lebih lanjut, selain memantau pergerakan orang pihaknya pun melakukan pemeriksaan terhadap pergerakan barang di Jabar selama pandemi Covid-19 ini. Diketahui, terdapat 17 pengecualian angkutan barang di wilayah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jabar yang ditegaskan dalam surat edaran Juknis Gubernur Jabar dalam bidang transportasi.

"Akan tetapi ada tambahan dalam surat edaran gubernur ini, meski dikecualikan operasional angkutan harus memenuhi daya angkut, dan kelas jalan dan tata cara muatnya. Seringkali kita lalai sehingga odol (over dimension dan over loading) jadi merajalela, karena mereka mengangkut 17 komoditas atau 17 angkutan barang yang memang diizinkan. Ini akan kami tindak," paparnya.

Mengenai cek poin  selama PSBB Jawa Barat, dia menyampaikan, akan ada 15 hingga 20 titik di tingkat Jabar. Di mana Dishub Jabar beserta sejumlah instansi termasuk kepolisian akan melakukan penyekatan larangan mudik.

Selain itu, terdapat 232 titik yang diselenggarakan di tingkat kota kabupaten secara total. "Sebanyak 8 titik sudah dioperasionalkan oleh polda dan sisanya 7 sampai 9 titik oleh polres setempat beserta instansi terkait di kota kabupaten tersebut," pungkasnya. (riantonurdiansyah)