Pengusaha Transportasi Minta Perusahaan Pembiayaan Ikuti Pemerintah

Pengusaha Transportasi Minta Perusahaan Pembiayaan Ikuti Pemerintah
Para pengusaha transportasi yang tergabung dalam Paguyuban Transportasi dan Pariwisata Soloraya saat mengunjungi Kantor OJK Surakarta. (ANTARA/Aris Wasita)

INILAH, Solo- Pengusaha transportasi yang tergabung dalam Paguyuban Transportasi dan Pariwisata Soloraya meminta perusahaan pembiayaan mengikuti aturan pemerintah terkait kebijakan restrukturisasi.

"Karena setelah kami terima email dari finance (perusahaan pembiayaan), justru bukan keringanan yang kami dapat tetapi malah memberatkan debitur," kata Ketua Paguyuban Transportasi dan Pariwisata Soloraya sekaligus pemilik CV Goedang Transport Indonesia Oky Orlando usai melakukan audiensi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kondisi tersebut di Solo, Rabu.

Ia mengatakan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan tidak mengikuti imbauan pemerintah pusat, di antaranya melakukan relaksasi kredit hingga 6-12 bulan dan kebijakan keringanan bunga kredit oleh Kementerian Keuangan.

"Kalau dari Kementerian Keuangan seharusnya ada keringanan bunga kredit dari pemerintah, yaitu tiga bulan pertama 6 persen, tiga bulan kedua 3 persen. Dengan begitu seharusnya angsuran kami turun tetapi justru finance hitungannya berbeda," katanya.

Ia mengatakan beberapa kebijakan dari perusahaan pembiayaan yang dirasa memberatkan di antaranya pengenaan biaya administrasi sebesar Rp1 juta dan adanya biaya restrukturisasi sebesar Rp1,5 bulan/bulan selama enam bulan.

"Dan ini nanti uangnya hilang, bukan diakumulasikan pada kredit setelah enam bulan itu. Selain itu, seharusnya bulan ketujuh kan angsurannya normal, ini masih ada biaya tambahan. Besarannya beda-beda, ada yang Rp200.000, Rp300.000," katanya.

Ia mengatakan jika dihitung secara global, hingga selesainya angsuran ada tambahan biaya hingga Rp20 juta.

"Kalau ada tambahan sampai segitu di mana letak keringananya. Padahal kalau kondisi seperti ini kami sangat butuh keringanan karena pendapatan kami saat ini nol rupiah," katanya.

Terkait hal itu, pihaknya sudah menyampaikan kepada OJK dan diharapkan dalam waktu satu minggu ke depan akan ada mediasi dengan pimpinan masing-masing perusahaan pembiayaan.

Sementara itu, Kepala OJK Surakarta Eko Yunianto mengatakan untuk saat ini OJK menampung keluhan dari para pengusaha sewa kendaraan tersebut.

"Kami akan membicarakan dengan perusahaan pembiayaan terkait keluhan ini," katanya. (Antara)