Surat Teguran Hingga Sanksi Pemberhentian Untuk ASN Pemprov Jabar yang Nekat Mudik

Surat Teguran Hingga Sanksi Pemberhentian Untuk ASN Pemprov Jabar yang Nekat Mudik
net

INILAH, Bandung - Aparatur sipil negera (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat harus menjadi contoh bagi masyarakat di massa Pandemi Covid-19 ini. Termasuk agar tidak melaksanakan mudik, mengingat terdapat  sanksi bilamana nekat tetap melanggar.   

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Jawa Barat Daud Ahmad mengatakan, sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang mudik sudah sangat jelas tertera dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 36 Tahun 2020.

Diketahui, surat edaran tersebut dimaksudkan agar mencegah mobilitas penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya yang memungkinkan meningkatnya risiko penyebaran Covid-19.

"Jadi kriteria sanksinya berupa hukuman disiplin, ada yang ringan, sedang dan hukuman berat," ujar Daud, Rabu (6/5/2020).

Adapun untuk kategori ringan diberikan kepada ASN yang sudah terlanjur mudik sejak tanggal 30 Maret 2020, atau sebelum keluar surat edaran. Di mana akan diberikan hukuman disiplin berupa terguran dari atasan, baik lisan maupun tulisan.

"Itu masuk kategori satu," ucapnya.

Kemudian untuk kategori dua, yaitu ASN yang melakukan mudik terhitung sejak tanggal 6 April 2020. Daud menyanpaikan, untuk pelanggar kategori dua ini akan mendapat hukuman sedang.

"Ada yang penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat itu termasuk kategori sedang," ungkapnya.

Sedangkan untuk kategori tiga, yaitu bagi ASN yang mudik terhitung tanggal 9 April atau terhitung setelah diterbitkan surat edaran. Hukuman untuk pelanggara dipastikan akan lebih berat disandingkan kategori satu dan dua.

"Kalau tadi (kategori dua) hukuman penundaan pangkat, (kategori tiga) ini bisa diturunkan pangkatnya selama tiga tahun atau bisa saja di non-job-kan. Atau diturunkan dari jabatannya atau pemberhentian dengan hormat. Nah ini hukuman berat," tegas DAUD.
Daud berharap, ASN di lingkungan Pemprov Jabar agar dapat memberikan cerminan kepada masyarakat. Khususnya, agar tidak melakukan tindakan di luar dari ketentuan maupun aturan.

"Jadi untuk tahun ini ditunda dulu mudiknya. Nanti setelah pandemi usai baru kita melaksanakan mudik," pungkas Daud. (Rianto Nurdiansyah)