Laporan Tak Sesuai, Kemenkeu Tunda DAU Cimahi

Laporan Tak Sesuai, Kemenkeu Tunda DAU Cimahi

INILAH, Cimahi - Sebanyak 20 kabupaten/kota di Jawa Barat tidak bisa mencairkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah satunya Cimahi, dana triwulan II Mei ditunda sekitar 35% atau Rp14 miliar.

Penundaan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi Achmad Nuryawa menyebutkan, sanksi berupa penundaan DAU itu diberikan karena daerah, termasuk Kota Cimahi pada laporan yang disampaikan seputar penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai yang diharapkan.

"Kita sudah menyampaikan laporan, tapi mungkin ada poin-poin yang masih bolong-bolong yang belum kita laporkan. Ini tentu saja menjadi perhatian buat daerah untuk fokus ke penganggaran yang lebih akurat," katanya saat dihubungi, Kamis (7/5/2020).

Menurutnya, sanksi penundaan DAU itu akan dicabut apabila pemerintah daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 secara lengkap dan benar kepada pemerintah pusat.

Saat ini, pihaknya bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Cimahi tengah melakukan perbaikan dan penyesuaian untuk nantinya disampaikan kembali ke Kemenkeu dan Kementeria Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Dia mengatakan, laporan serupa itu sendiri harus dibuat setiap bulan dan disampaikan ke pemerintah pusat. Namun dalam diktum ketujuh salinan keputusan Menteri Keuangan disebutkan bahwa dalam hal sampai dengan 10 hari kerja sebelum tahun anggaran 2020 berakhir, laporan penyesuaian APBD belum dilaksanakan, maka total besaran DAU dan atau DBH yang ditunda tidak dapat disalurkan kembali ke pemerintah daerah.

"Nanti kita juga harus buat laporan DAU bulan Juni. Kalau laporan kita jelek, kinerjanya kurang bagus, berarti ditunda lagi," tegasnya.

Achmad melanjutkan, penundaan DAU sebesar 35% itu sangat berdampak terhadap keuangan daerah. Sebab, keuangan Pemkot Cimahi masih bergantung bantuan dari pusat. Sebab, sejauh ini PAD Cimahi hanya mengandalkan dari pajak dan retribusi. (Ahmad Sayuti)