8.755 Pelaku Jasa Wisata Menunggu Bansos

8.755 Pelaku Jasa Wisata Menunggu Bansos
Antara Foto

INILAH, Bogor - Sebanyak 8.755 pelaku usaha maupun pegawai usaha perhotelan, jasa travel, restauran, rumah karaoke, arung jeram, sanggar seni dan juru kunci situs sejarah yang terdampak penyebaran wabah virus corona (covid 19) menunggu bantuan sosial dari pemerintah.

Hal itu setelah mereka didata oleh Dinas Kebudayaan dan Parawisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor pada awal bulan Maret lalu bertepatan dengan pendataan calon keluarga penerima manfaat non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Harapan kami setelah diminta data para pegawai yang telah dirumahkan oleh manajemen itu ada bantuan sosial, karena kemampunan manajemen hotel, restoran dan lainnya terbatas. Apalagi kita belum rau kapan pandemi wabah virus corona ini akan berakhir sedangkan tingkat okuvansi hotel dan restauran menurun tajam hingga 73 hotel menutup sementara operasionalnya," ucap Wakil Ketua Persatuan Hotel Restauran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor Boboy Riswanto kepada wartawan, Kamis (7/5).

General Manajer Hotel Ria Diani ini menerangkan selain berhararap ke Dinas Kebudayaan dan Parawisata, jajarannya juga berharap ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga melakukan pendataan.

"Kami juga dimintai data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, cuma belum tau apakah para pegawai atau pelaku usaha jasa wisata dan lainnya akan mendapatkan bantuan berupa kartu pra kerja karena saya belum mendengar apakah bantuan tersebut sudah turun," terangnya.

Ditemui terpisah, Kabid Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Bogor Iman Budiana mengaku jajarannya  sudah melakukan pendataan, namun tidak tau apakah para pegawai atau pelaku usaha jasa wisata dan lainnya akan mendapatkan bantuan sosial.

"Sampai sekarang para pegawai atau pelaku usaha jasa wisata dan lainnya ini belum mendapatkan celah agar mereka mendapatkan bantuan sosial, karena data tersebut sudah kami serahkan ke Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Dinas Sosial. Karena itu saya malu juga karena ada teman - teman PHRI yang menanyakan ke saya mengenai perihal tersebut," ujar Iman.

Mantan Kabid Aset di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) ini pun berharap para para pegawai atau pelaku usaha jasa wisata dan lainnya akan mendapatkan bantuan sosial baik dari dana desa, kartu prakerja, bantuan Pemprov Jawa Barat maupun Pemkab Bogor.

"Semoga data para pegawai atau pelaku usaha jasa wisata dan lainnya ini masuk kedalam beberapa 'pintu' untuk nantinya mendapatkan bantuan sosial dari 'pintu' dana desa, kartu prakerja, bantuan Pemprov Jawa Barat maupun Pemkab Bogor," harapnya. (Reza Zurifwan)