DPRD dan Kejari Jalin Kerja Sama Pendampingan Pembuatan Raperda

DPRD dan Kejari Jalin Kerja Sama Pendampingan Pembuatan Raperda
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor. (rizki mauludi)

INILAH, Bogor - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor tentang permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan MoU dilakukan kedua belah pihak di Gedung DPRD Kota Bogor pada Rabu (6/5/2020) sore.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, MoU tersebut dilakukan sebagai upaya pendampingan dari pihak Kejaksaan terhadap DPRD Kota Bogor sebagai penghasil produk hukum daerah.

"Agar peraturan daerah (perda) yang disahkan nantinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," ungkap Atang didampingi unsur pimpinan DPRD Kota Bogor kepada wartawan.

Atang berharap, dengan adanya kerja sama, penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda), DPRD Kota Bogor dapat lebih teliti, sesuai kebutuhan, dan produknya berkualitas.

Selain itu, Atang menjelaskan ruang lingkup kerja sama ke depannya meliputi kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

"Sebenarnya ini merupakan perpanjangan MoU dengan Kejaksaan Kota Bogor, terkait dengan atensi pembahasan raperda sekaligus pendampingan seluruh kegiatan di DPRD. Kerap, perda yang kami miliki di-judicial review ke Mahkamah Agung," terangnya.

Atang berharap, dengan adanya kerja sama ini DPRD Kota Bogor bisa lebih baik lagi dari segi kualitas yang dihasilkan, karena memenuhi kaidah yuridis yang bisa dipertanggungjawabkan di depan publik. Ada tiga, pertama asistensi pembahasan paperda, pendampingan masalah perdata, dan urusan tata usaha negara.

Ini sebenarnya sama ketika menghadapi judicial review atau proses hukum lain terhadap perda yang sudah dibuat. "Sehingga, pembahasan perda dapat berjalan komprehensif. Intinya itu," terang politisi PKS Kota Bogor itu.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Bambang Sutrisna menjelaskan, MoU ini dilakukan dalam rangka mendukung tugas-tugas DPRD. Kemudian, MoU ini merupakan wujud dari pelaksanaan dari kewenangan di bidang-bidang yang ada pada Kejaksaan Agung.

"Setiap meminta pendampingan kami siap, tentunya apapun itu pendapat hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan sebagainya kami bantu. Bidang perdata dan tata usaha negara melaksanakan tugas dan wewenang untuk bidang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya. Kerja sama ini dilakukan hingga akhir massa jabatan DPRD Kota Bogor Periode 2019-2024," pungkasnya. (rizki mauludi)