Gelar Diskusi, KI Jabar Dorong Keterbukaan Informasi Penanganan Covid-19

Gelar Diskusi, KI Jabar Dorong Keterbukaan Informasi Penanganan Covid-19
istimewa

INILAH, Bandung - Pemerintah dinilai perlu melakukan sejumlah koreksi demi meningkatkan keterbukaan informasi dalam penanganan pandemi Covid-19. Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Webinar dengan tema “Fenomena Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tengah Pandemi Covid-19".

Diskusi ini merupakan inisiasi dari Komisi Informasi (KI) Jwsa Barat bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung yang diikuti sekitar 150 peserta dari kalangan KI se-Indonesia, mahasiswa dan dosen. Adapun Pembicara dalam acara ini di antaranya Gede Narayana sebagai Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia, dr. Corona Rintawan, SPEM sebagai Staf Ahli BNPB Nasonal. Selain itu, ada pula akademisi dan media.

Ketua KI Jabar Ijang Faisal mengatakan, kegiatan yang dilakukan melalui aplikasi ini merupakan rangkaian peringatan Hari Keterbukaan Infomasi Nasional yang diselenggarakan KI Jabar.

"Dan juga sebagai upaya KI Jabar untuk terus berupaya mengedukasi publik tentang pentingnya keterbukaan informasi publik di tengah pandemic Covid-19," ujar Ijang Faisal, Jumat (8/5/2020).

Ijang mengatakan, dalam diskusi webinar tersebut melahirkan sejumlah poin rangkuman. Di mana pihaknya menilai bahwa dalam perspektif Keterbukaan Informasi, pemerintah perlu mengoptimalkan beberapa hal yang  sangat dibutuhkan publik.

"Termasuk media massa sebagai saluran informasi kepada publik," imbuhnya.

Dia menegaskan, koreksi pemerintah dalam meningkatkan penanganan Covid-19 yakni melakukan keterbukaan informasi secara terbuka, cepat, dan akurat. Data bukan hanya angka-angka statistik, tetapi juga terkait dengan kebijakan lain yang diperlukan pihak lain dalam penanganan Covid-19 ini.

Sementara itu, Rektor UM Bandung Suyatno mengatakan jangan biarkan masyarakat Indonesia tersesat karena informasi hoaks di tengah covid-19 ini. Mengingat informasi itu adalah hak publik yang tidak hanya saat pandemi saja.

"Jadi, badan publik seperti Gugus Tugas jangan ragu untuk memberikan informasi ke publik seluruh Indonesia, jangan sampai informasi gugus tugas didahului oleh informasi dari netizen di media sosial yang kebenarannya perlu diuji kembali,” ujar Suyatno.

Yatno pun heran, di mana kondisi yang terjadi saat ini masih ada publik mempertanyakan data BLT yang tidak sasaran. Belum lagi mempertanyakan jumlah pasien positif dan meninggal dunia sebagaimana diumumkan Jubir Gugus Tugas Pusat setiap hari.

“Artinya apa, insting curiga publik itu lebih kuat ketimbang kesepahamannya terhadap data informasi yang ada, ini harus ada perbaikan kedepan dalam mengemas informasi pas dan tepat untuk masyarakat luas,” pungkas Suyatno.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menyampaikan, manfaat keterbukaan informasi adalah transparansi dan akuntabilitas di badan publik. KI Pusat menilai saat pandemi negara dengan Gugus Tugasnya telah hadir dan memberi informasi yang disampaikan sudah pas tepat dan benar.

Untuk itu Gede mendorong agar Komisioner KI se-Indonesia harus bisa berkontribusi positif di saat covid-19 ini.

“Tidak hanya komisioner semua elemen harus berkontribusi positif menghadapi Covid-19, jangan membuat atau memantik kagaduhan yang tidak perlu, kita Komisi Informasi tugas kita apa pastikan keterbukaan informasi publik berdasarkan UU terlaksana di saat pandemi ini,” pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah)