Siap-siap, Naik KRL Harus Punya Surat Tugas

Siap-siap, Naik KRL Harus Punya Surat Tugas
Ilustrasi/ANTARA FOTO

INILAH, Jakarta - Lima kepala daerah di wilayah penyangga Ibu kota, Kota/Kabupaten Bogor, Depok, Kota/kabupaten Bekasi (Bodebek) sepakat memperketat pergerakan penumpang KRL dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB) II.

Nantinya calon penumpang KRL harus mempunyai surat tugas jika ingin bepergian menggunakan moda transportasi massal tersebut.

"Hanya orang yang bekerja di delapan sektor yang dikecualikan yang boleh. Kalau tidak ada surat atau di luar delapan sektor itu, bisa diberikan sanksi," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya, Sabtu (9/5/2020).

Kesepakatan itu juga telah dikoordinasikan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta para kepala daerah se-Jabodetabek melalui rapat secara virtual. Bima menuturkan, banyak warga di Bodebek yang bekerja di Jakarta sehingga pergerakan masyarakat dari Bodebek ke Jakarta dan sebaliknya cukup tinggi.

Padahal, pada penerapan PSBB, kata dia, hanya pegawai pada delapan sektor yang dikecualikan yang mendapat toleransi untuk tetap bekerja, antara lain sektor kesehatan, pangan, logistik, keuangan dan perbankan, energi, dan komunikasi.

Namun, realitasnya masih banyak masyarakat di luar delapan sektor yang dikecualikan tetap melakukan pergerakan masyarakat, yakni beraktivitas di luar rumah dan memanfaatkan moda transportasi publik.

"Gubernur DKI Jakarta akan membuat regulasi pengetatan itu, kemudian wali kota dan bupati di Bodebek akan membuat juga regulasinya yang mengatur lebih ketat pergerakan orang keluar masuk daerah," ujarnya.

"Misalnya, pengguna moda transportasi KRL, harus dapat menunjukkan surat tugas. Hanya orang yang bekerja di delapan sektor yang dikecualikan yang boleh. Kalau tidak ada surat atau di luar delapan sektor itu, bisa diberikan sanksi," tambahnya.

Aturan tersebut saat ini tengah dibuat. Diharapkan dengan adanya aturan itu dapat menimimalisir penyebaran Covid-19. [Inilahcom]